Menag: Jangan Ada Praktek Transaksional dalam Promosi, Rotasi dan Mutasi Jabatan

MoeslimChoice. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023 digelar di Surabaya pada 4-5 Februari 2023. Rakernas dibuka oleh Menteri Agama (Menag), H.Yaqut Cholil Qoumas, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag), KH.Zainut Tauhid Sa'adi, serta seluruh jajaran Eselon I dan II, Pusat dan Daerah.

Hadir pula para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Bergabung pula secara daring para Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya, untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaran program Kementerian Agama (Kemenag).

"Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di#kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan," kata Menteri Agama (Menag), H Yaqut Cholil Qoumas, di Surabaya, seperti dikutip, Sabtu (4/2/2023).

"Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya," tambah Menag Yaqut.

Menag juga menegaskan, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran#kemenag, harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi, sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.

Baca Juga: Larang Pungli Perizinan PTKIS, A.Zainul Hamdi: Laporkan, Pasti Saya Sikat!

Selain itu, lanjut Gus Men, panggilan akrabnya, seluruh jajaran#kemenag juga harus dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Respons cepat dari kita sangat penting, selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat," pesan Menag.

"Jajaran#kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital," tambahnya.

Berkenaan dengan transformasi digital, Menag minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data, harus ditingkatkan kualitas implementasinya.

"Sehingga, pelayanan prima pemerintah, khususnya#kemenag, dapat segera dirasakan masyarakat," pintanya.

Menag mencontohkan, target sertifikasi halal hinga mencapai 10 juta pada 2024 bukanlah hal mudah. Sehingga, perlu upaya luar biasa saja. Dan, digitalisasi layanan sertifikasi halal menjadi kunci.

"BPJPH agar fokus. Kerahkan sumber daya pada upaya digitalisasi dan percepatan pencapaian target ini. Sementara ini batasi perjalanan luar negeri, dan pastikan pelaku UMK terafirmasi oleh Sehati," tutur Menag.