Majelis Ulama Indonesia; Sejarah dan Kiprahnya

- Kamis, 29 Desember 2022 | 13:06 WIB

Ikut melatarbelakangi didirikannya MUI antara lain, di berbagai negara di Asia Tenggara memiliki Dewan Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.

Kedua, perlunya lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia. Ketiga, membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan serta jembatan komunikasi antara umara dan umat Islam.

Keempat, sebagai wadah pertemuan dan silaturahim para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah. Kelima, sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahatan umat. Selama lima hari itu para ulama membicarakan bentuk MUI yang berbeda dengan ormas lainnya.

Selanjutnya, kata Mahbub, “Berhubung tiap organisasi keagamaan punya ulama, tentu timbul rupa-rupa persoalan, walau ada pula oknum-oknum mereka ada yang duduk di Majelis baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Misalnya, persoalan, apakah cuma Majelis ulama saja yang punya ‘legalitas’ bergerak ini dan itu? Misalnya, persoalan, apakah rupa-rupa kegiatan musti lewat stempel Majelis ulama? Oh, tidak. Majelis Ulama bukan dimaksud untuk melegalisir sebagian ulama seraya meliarkan sebagian yang lain. Malelis ulama tidak bersifat ‘operasionil’. Artinya, tidak turun kiprah ke lapangan, karena toh itu urusan organisasi-organisasi agama yang ada. Majelis ulama sekedar semacam ‘katalisator’ antara Pemerintah dengan masyarakat, dan membantu Pemerintah dengan rupa-rupa nasehat yang bisa melancarkan roda Pembangunan dalam arti yang luas.”


Dalam kata akhirnya Mahbub menulis: “Integritas Majelis Ulama sepenuhnya akan diukur dari langkah-langkahnya sendiri masa mendatang. Penilaian skeptis dari suatu pihak terhadap Majelis Ulama barangkali karena tidak yakin segalanya bisa berjalan sebagaimana yang tercantum di atas kertas. Ini tidak jadi apa. Waktu dan kesempatan terbuka buat Majelis Ulama membuktikan bobotnya sendiri. Bebab, walaupun namanya sudah Majelis Ulama, membuktikan bobot itu rupanya masih perlu. Sedangkan eksportir saja perlu, konon pula ulama.”

Deklarasi MUI dihadiri 26 ulama yang mewakili 26 provinsi (kala itu Timor Timur belum jadi provinsi Indonesia), 10 ulama pusat dari NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam empat angkatan dalam ABRI, serta 13 orang dengan reputasi sebagai cendekiawan. Di antara perorangan ini terdapat Kasman Singodimedjo dan Hamka.

MUI menyatakan diri sebagai lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Wadah ini menjadi tempat para ulama membahas perkara-perkara umat dan mengeluarkan fatwa terkait hukum dan praktik keagamaan.

Menteri Agama Mukti Ali dan Dirjen Bimas Islam H Kafrawi, MA mendekati Buya Hamka untuk memimpin MUI yang independen dan tidak berada di bawah kontrol pemerintah. Mukti Ali tahu bahwa Hamka tokoh Muhammadiyah yang bisa diterima semua lapisan, termasuk NU. Hamka akhirnya menerima. Kafrawi ditunjuk sebagai Sekretaris Umum.


Hamka bersedia. Alasannya, untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia harus menggunakan ideologi yang lebih kuat yakni Islam dan persatuan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan umat Islam dengan pemerintah. Menurut Hamka pemerintah senantiasa bersikap tidak dipercaya terhadap umat Islam sehingga selalu dicurigai betapapun yang dilakukan adalah kebaikan. Pada saat yang sama umat Islam bersikap apriori pada tiap kebijakan pemerintah.

Tempat Bertanya Umat
Berdirinya MUI menjadi berkah bagi umat. Kantornya di sisi timur masjid Al-Azhar banyak menerima kinjungan orang untuk bertanya. Dengan kehadiran MUI masyarakat memiliki tempat bertanya yang layak. Fatwa pertama yang dilahirkan MUI adalah pertanyaan tentang salat jemaah untuk masjid bertingkat.

Fatwa adalah kekhasan MUI. NU memikiki bahtsu masail yang dibuhulkan dalam putusan muktamar dan munas.

Muhammadiyah memilikiki putusan tarjih. Komisi Fatwa pertama MUI dipimpin KH Syukri Gozali, seorang ulama ahli fikih murid KH Hasyim Asy’ari. Komisi fatwa MUI telah menampilkan ulama-ulama besar; KH Syukri Gozali, KH Ibrahim Hosen, Prof Huzaimah T Yanggo, KH Ali Yafie, KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Ibrahim dan KH Hasnuddin MF.

Menurut Dr Atho Mudzar dalam desertasinya, terdapat tiga faktor yang turut mempengaruhi fatwa MUI. Pertama, adanya kecenderungan mendukung kebijakan pemerintah. Fatwa tentang peternakan kodok, peternakan kelinci, pemotongan hewan dengan mesin, keluarga berencana dan lainnya.

Kedua, keinginan menjawab tantangan zaman modern seperti fatwa-fatwa dunia kedokteran tentang donor kornea mata dan pencakokan jantung. Ketiga, berkaitan dengan hubungan antaragama. Hingga 47 tahun MUI berdiri, tak terhitung jumlah fatwa yang dikeluarkannya.
Tak hanya fatwa. Mungkin patut dicatat juga bahwa MUI pada 8 Oktober 1977 pernah meminta kepada Presiden Soeharto untuk memberi penghargaan kepada orang asing yang berjasa membantu kemerdekaan RI di masa lalu, antara lain Mufti Palestina Amin Husaini.[*]

KH Musthafa Helmy, wartawan senior dan Wakil Ketua Lembaga Pentashih Buku dan Konten Islam (LPBKI) MUI
Dilansir dari MUIDIgital, Kamis (29/12/2022)

Halaman:

Editor: Ida Royani

Terkini

X