MoeslimChoice.Bersamaan dengan dibukanya gelombang kedua pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI Jakarta serius melakukan evaluasi dan pembenahan masalah-masalah yang umum ditemukan dalam pendaftaran tersebut.
Salah satu yang paling dikeluhkan adalah website pendaftaran yang sering down.
"Pada gelombang sebelumnya banyak sekali keluhan website pendaftaran yang sering eror sehingga masyarakat kesulitan untuk melakukan pendaftaran. Pendamping sosial yang ingin membantu warga juga jadi kesulitan karena kendala teknis ini. Kami harap Pemprov melakukan pembenahan serius di gelombang kedua ini," ujar Anggara dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/5/2022).
Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini meminta kesiapan pendamping sosial yang tersebar di setiap kelurahan juga dievaluasi agar dapat maksimal membantu masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran.
Bahkan, kata Anggara, jika jumlahnya saat ini dirasa kurang, Pemprov dapat merencanakan penambahan personil pendamping sosial.
"Pendamping sosial jadi ujung tombak proses pendataan ini. Mereka harus responsif dan proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Koordinasi dengan perangkat wilayah seperti RT, RW, Karang Taruna dan PKK juga harus dioptimalkan," tuturnya.
"Tugas pendamping sosial memang berat, jika memang perlu kita dapat dorong penambahan personel," tambah Anggara.
Tak hanya itu, Legislator Kebon Sirih ini juga meminta adanya evaluasi terhadap kriteria pengelompokan masyarakat agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
"Pemprov harus adaptif dalam melakukan pengelompokan masyarakat. Kalau dalam pendataan sebelumnya masih sulit untuk menentukan masyarakat yang layak masuk kuota bantuan sosial, kriterianya harus diperjelas agar bantuan sosial yang diberikan bisa lebih tepat sasaran," tandas Anggara.[ros]
