Moeslimchoice. Sumatera Utara tampaknya sedang mengalami cobaan berat seiring wabah Covid-19. Jadi, Gubernur Edy Rahmayadi meminta dengan lantang dana bagi hasil dari PPN perkebunan sebagai salah satu upaya mengatasinya.
Sejumlah masalah terbentang di hadapan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada tahun ini. Salah satunya, provinsinya terpelanting dari 10 besar peraih medali di PON XX yang berlangsung di Papua. Selain itu, juga masalah kinerja aparat Pemprov secara umum yang kurang memuaskan sebagaimana bocoran video wakil gubernur Musa Rajekshah yang mengungkapkannya dalam rapat dinas.
Edy Rahmayadi kemudian melihat terobosannya adalah menambah komponen anggaran berupa dana bagi hasil (DBH). Konkretnya, pembagian 30-40 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk perkebunan.
“Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut,” ujar mantan Pangkostrad itu saat rapat dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu, 17 November 2021.
Sejauh ini belum ada komponen DBH yang berasal dari PPN, baru dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, serta Cukai Hasil Tembakau. Jadi, Gubernur Edy berinovasi untuk menambah anggaran dari DBH PPN demi meningkatkan penerimaan transfer dana dari pusat. DBH perkebunan, lanjutnya, akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut, mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor agribisnis ini.
Edy menambahkan selain perkebunan, potensi UMKM di Sumut juga sangat besar. Edy Rahmayadi memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Jumlah itu terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi di masa wabah Covid-19. “Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.
Dengan DBH itu, boleh jadi penguatan UMKM di Sumut oleh Pemprov akan lebih intensif lagi. Selanjutnya, ekonomi Sumut akan cepat pulih dan berdampak dengan peningkatan kinerja para aparat, juga meningkatnya prestasi olahraga. Terlebih Sumut (bersama Aceh) akan menjadi tuan rumah PON XXI pada 2024 mendatang.
Sejauh ini, kinerja daya serap anggaran Provinsi Sumut termasuk bagus, sebagaimana dikemukakan oleh Mendagri M Tito Karnavian dalam rapat itu. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkapnya.
Mendagri Tito mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut 2021 sudah mencapai 79,35 persen. Sedangkan realisasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulang punggung utama,” ujar Tito.
Sedangkan Wapres KH Ma'ruf Amin mengakui pemberdayaan ekonomi perlu menjadi fokus dan upaya mendalam. "Tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ujar Ma’ruf sambil mengingatkan perlunya Sumut meningkatkan reformasi birokrasi untuk pelayanan publik lebih baik sehingga kepercayaan investor menanamkan modalnya juga lebih tinggi lagi.
Apakah permintaan DBH dari PPN dan kinerja reformasi birokrasi di Sumut akan berjalan seiringan, masih memerlukan waktu untuk melihatnya. Namun, untuk permintaan DBH dari PPN yang lantang ia kemukakan ke pemerintah pusat, panitia penyelenggara menominasikan Edy Rahmayadi untuk menerima penghargan Governance Award tahun ini.*
