MoeslimChoice|Pemilu 2019 diprediksi akan lebih rumit, kompleks, dan massal karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak.Demikian dikatakan Menko Polhukam,Wiranto.

Dalam pemilihan legislatif di tingkat pusat dan daerah misalnya, menurut Wiranto paling tidak akan ada lima pilihan yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk pemilihan anggota DPD.

Jika dilihat bahwa kontestan yang terlibat yakni melibatkan para parpol yang harus berkontestasi supaya eksis sebagai parpol dengan batas parliamentary threshold 4 persen, lanjut Wiranto kalau sampai tidak lewat dari itu, dia akan tersingkir dari perpolitikan nasional karena itu parpol sendiri juga melaksanakan kontestasi.Lalu perorangan, para calon legislatif di pusat maupun daerah juga melakukan kontestasi, termasuk DPD.

“Pasti hiruk pikuk, memang akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan,” ujar Wiranto usai melakukan video conference dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2018 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).

“Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan, imbauan dan penekanan pada para pemangku kepentingan di daerah. Hal terpenting adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung memilih pilihan mereka,"ungakap Wiranto.

"Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” ujar sambungnya.

Mantan Panglima ABRI tersebut menyampaikan bahwa pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik daripada aksi mengatasi setelah terjadi masalah. Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.

Dalam rapat ini juga mengharapkan agar mengajari masyarakat pemilih untuk menggunakan hak politiknya dengan baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan hak-hak mereka. Pemerintah berharap agar sedapat mungkin hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA.

Juga dibahas bagaimana kegiatan media sosial ( medsos) karena perkembangannya saat ini juga sangat cepat sekali. Jangan sampai medsos dijadikan ajang kampanye negative, apakah hoax, hate speech, menyangkut masalah fitnah, mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya.

“Kalau itu kita bisa cegah atau hindari, paling tidak kita bisa menghindari kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan,” pungkas Wiranto.(dan)