Tak Kunjung Terealisasikan, PKS Tagih Menteri ESDM Soal Janjinya Batasi Ekspor Smelter Tingkat Dua

MoeslimChoice – Lagi dan lagi, PKS selalu mengkritisi sekaligus menagih pemerintah terkait pembatasa ekspor smelter tingkat dua atau kelas dua yang dijalankan oleh kementerian ESDM RI.

Hal itu dilayangkan oleh Mulyanto sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, yang sebelumnya minta Menteri ESDM Arifin Tasrif batasi pembangunan smelter nikel kelas dua.

Smelter kelas dua ini merupakan fasilitas pengolahan pemurnian nikel menjadi bahan baku setengah jadi Nickel Pig Iron (NPI) dan Fero Nikel (FeNi). 

Menurut pria paruh baya ini, cara terbaik pembatasan ekspor nikel kelas dua ini adalah dengan cara instrumen penerapan bea keluar (pajak ekspor) produk ini.

Sebab, kandungan nikel NPI dan FeNi itu hanya sekitar 4-8 persen. Sehingga nilai tambah ekspornya rendah.

Pak Mul menyatakan bahwa pembatasan ekspor itu perlu. Kalau tidak dibatasi, cepat atau lambat akan menguras cadangan bijih nikel, karena Saprolit nikel (kadar di atas 1.5 persen nikel) kita semakin menipis. Sementara produknya hanya barang setengah jadi dengan kandungan nikel rendah. 

Baca juga: PKS Semprot Bos PT. Freeport Terkait Pembangunan Smelter

"Ini kan seperti hilirisasi setengah hati. Kita menginginkan program hilirisasi yang menuju industrialisasi, dimana produk smelter adalah nikel matte dengan kandungan nikel lebih dari 70 persen; nikel sulfat untuk bahan baterai listrik; dan stainless steel, yang diorientasikan sebagai bahan baku industri domestic,” ujarnya sebgaaiamana keterangan resminya yang diterima redaksi moeslimchoice.com, Jumata, 09 Juni 2023.

Harapan dari pembatasan itu bagi Mulyanto adalah nilai tambah dan multiflier efeknya secara nasional dan kesejahteraan rakyat semakin tinggi.

“Wacana ini sudah dilontarkan Menteri ESDM namun sayang tindak-lanjutnya masih belum jelas. Sampai hari ini ekspor NPI dan fero nikel masih bebas," terangnya lebih lanjut.

Baca juga: PKS: Menperin Jangan Takut dengan LBP dalam Pengawasan Smelter Nikel

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendpat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, KESDM, Dirjen Ilmate, Kemenperin dan para pengusaha smelter, Kamis (8/6/2023) di Kompleks Parlemen, dijelaskan bahwa jumlah smelter kelas dua sampai hari ini sebanyak 57 buah. 34 unitnya telah berproduksi. Sedang 17 unit lainnya sedang proses konstruksi, dan 6 unit statusnya masih tahap pembelajaran atau studi kelayakan. 

Sedangkan smelter kelas satu jumlahnya sangat sedikit, yakni 4 pabrik. Tiga telah beroperasi, sisanya dalam tahap studi kelayakan. (*)