Pemda Diminta Gunakan Dana Desa untuk Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

MoeslimChoice - Masih dalam agenda Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan penyisiran prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Tengah.

Di wilayah ini, Muhadjir melihat masih kurangnya optimalisasi penggunaan anggaran dana desa untuk upaya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Mohon masing-masing kabupaten dan kota mencermati dana desa, karena kebijakan saat ini sebagian besar dana desa difokuskan ke dalam tiga hal, pertama penanganan stunting, kedua penghapusan kemiskinan ekstrem, dan ketiga ketahanan pangan. Itu dilakukan secara simultan, tidak parsial karena satu sama lain berkait erat,” ujar Menko Muhadjir.

Muhadjir juga menyampaikan pentingnya mencermati Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Muhadjir menyampaikan seluruh pihak harus melakukan sinkronisasi program dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Menurutnya kedua isu tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

“Kita ingin memadukan antara penanganan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, karena intervensinya relatif sama, terutama intervensi sensitif. Oleh karena itu mohon sekali lagi Bapak Gubernur, Bapak Sekda, Para Bupati untuk betul-betul mendayagunakan dana desa, di samping bantuan lain dari pusat,” imbuhnya.

Baca Juga: Cegah Stunting dan Hapus Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK Konvergensi Program

Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Plt Menpora

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi dana desa Provinsi Kalimantan Tengah baru tersalur sebanyak 16,7% dari total pagu alokasi sebanyak Rp. 1,21 Triliun.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menerangkan bahwa pihaknya masih berupaya penuh melakukan sinkronisasi penggunaan dana desa untuk keperluan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pemprov Kalsel, kata Nuryakin, akan menindaklanjuti lebih serius arahan yang diberikan oleh Menko PMK.

“Sejauh ini kami telah berusaha menjalankan sejumlah program bantuan langsung untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun memang bantuan tersebut belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka stunting,” ujar Nuryakin.

Sebagaimana diketahui, menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 26,9% di tahun 2022, angka ini memang menurun 0,5% dari tahun sebelumnya. Namun capaian tersebut masih jauh dari harapan, bahkan masih di atas dari rata-rata nasional sebesar 21,6%.

Berdasarkan pada data survei yang sama, Kabupaten Gunung Mas menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting terendah pada tahun 2022 dengan 17,8% serta Kabupaten Murung Raya menjadi daerah dengan tingkat prevalensi tertinggi mencapai 40,9%. Sementara daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kaltingan dengan hanya 0,23%, sedangkan Kabupaten Seruyan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebanyak 1,98%.

“Penurunan ini memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kami menyadari masih kurangnya pemahaman TPPS terhadap indikator dan target capaian percepatan penurunan stunting yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan,” tutur Nuryakin.

“Ke depan kami akan berupaya lebih maksimal untuk melakukan pendekatan pentahelix dengan melibatkan semua pihak, baik media, perguruan tinggi, masyarakat, serta pihak swasta dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” imbuh Nuryakin.