Dana Desa 68 Triliun, Mendes Gus Halim Gandeng BKKBN dan Dinkes Fokus Tangani Stunting di Desa

MoeslimChoice - Masalah stunting di Indonesia yang sering dijumpai diantaranya adalah pendek (stunting), kekurangan gizi, dan kurus (wasting) untuk balita, serta anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.

Sebagai program prioritas nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pemerintah berupaya semaksimal menghapus masalah stunting. Di antaranya dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu instrumen pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehingga diharapkan bisa mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Untuk itu Gus Halim, sapaan Mendes PDTT, mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) fokus dalam penanganan stunting. Penanganan diprioritaskan pada daerah dengan angka stunting tertinggi.

Gus Halim menyampaikan hal ini saat menjadi keynote speaker Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Mendes PDTT Gus Halim Ajak Manfaatkan Aset Negara Bijak

Baca Juga: Angka Stunting di Sulbar Tinggi, Wapres Minta Penurunan Dipercepat

"Permasalahannya adalah, kita belum fokus pada desa-desa di wilayah-wilayah yang tinggi stuntingnya. Ini yang menurut saya nanti perlu kita sinergikan antara data di Kementerian Desa, dengan data di BKKBN, juga dengan Asosiasi Dinkes," tegas Gus Halim

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Sesuai nomenklatur Setwapres, sebesar 20,22 persen telah dimanfaatkan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah stunting.

"Pemanfaatan dana desa itu sangat erat kaitannya dengan urusan kesehatan, karena bicara tentang peningkatan SDM. Berarti di dalamnya terkait juga dengan stunting," katanya.

Gus Halim juga menyampaikan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pembangunan di desa yakni sebesar Rp68 triliun.

Selain untuk penanganan stunting juga diperuntukkan pada program ketahanan pangan nasional dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Sementara, total dana desa di tahun 2022 itu ada Rp68 Triliun. Sehingga 30,05 persen dana desa itu ada pemanfaatannya untuk urusan-urusan yang terkait dengan stunting," ungkap Gus Halim.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Ketua Umum Adinkes, dr. M. Subuh, Direktur PSB Kemendes PDTT Teguh Hadi, dan Kepala BBPPM Yogyakarta Widarjanto.