Kunci Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, MenPAN RB: Inovasi bisa Menangkan Persaingan

MoeslimChoice - Inovasi merupakan kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kembali ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

MenPAN menegaskan hal ini dalam Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/03/2023).

“Presiden Jokowi selalu menyatakan, inovasi ini kunci untuk mengakselerasi pelayanan, kunci untuk memenangkan persaingan. Maka kalau instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemda tidak berinovasi, ya kita akan sulit memenuhi ekspektasi publik yang kian hari kian tinggi,” ujarnya

Inovasi baru, Anas menekankan, tidak harus selalu dibarengi dengan aplikasi baru. Selama ini, banyak instansi pemerintah memproduksi aplikasi baru untuk mengiringi inovasi yang dihadirkan. Walhasil, saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi untuk berbagai pelayanan publik.

Baca Juga: KemenPAN RB dan Kemendagri Kolaborasi Akselerasi Mal Pelayanan Publik Digital

“Banyak instansi pemerintah membuat inovasi pelayanan untuk memudahkan warga, itu sesuatu hal yang bagus. Tapi tidak harus diiringi dengan membangun aplikasi baru. Jangan lagi satu inovasi, satu aplikasi,” jelas Anas.

KIPP, lanjut Anas, digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi.

“Presiden Jokowi ingin inovasi itu terlembagakan dengan baik, menjadi budaya yang tumbuh di birokrasi. Sehingga birokrasi tidak statis, birokrasi tidak terjebak pada comfort zone,” jelas Menteri Anas.

Menpan RB mengatakan sudah seharusnya inovasi membuat masyarakat semakin mudah tidak semakin ribet.

“Sehingga jangan lagi bila warga mau akses layanan A, maka masuk ke aplikasi A, otomatis bikin akun A dengan mengisi data yang cukup banyak. Mau akses layanan B, maka masuk ke aplikasi B, sehingga wajib bikin akun B dan isi data lagi. Begitu seterusnya. Rakyat bingung. Padahal jumlah layanan ini ribuan, dan saat ini ada puluhan ribu aplikasi layanan,” tuturnya.

Ke depan, kata Menteri Anas, yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan dan melakukan interoperabilitas. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Termasuk yang sedang dirintis dengan single sign on di Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, semua bisa lebih simpel.

Baca Juga: Kembangkan Inovasi dan Kolaborasi Pemerintahan, Dirjen Zudan Minta Dukcapil Jangan Mandek

“Maka dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dievaluasi tiap tahun oleh Kementerian PANRB, yang ditelaah bukan lagi setiap inovasi harus diiringi aplikasi. Yang bisa mengintegrasikannya-lah yang bakal diperingkat lebih bagus, selain tentu inovasi itu harus berdampak optimal ke masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar inovasi terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam SPBE.