Penanganan Kasus Korupsi, Mendagri Tegaskan Utamakan Pencegahan

MoeslimChoice - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 (Fokus 2: Keuangan Negara) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Dikesempatan itu, Mendagari menegaskan bahwa konsep pencegahan mesti diutamakan dalam penanganan korupsi. Mendagri pun menyoroti penanganan kasus extraordinary crime, seperti korupsi.

Menurut Mendagri, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun langkah ini tidak mengesampingkan upaya tegas seperti operasi tangkap tangan (OTT) bila adanya bukti yang kuat.

Baca Juga: Mendagri: Antisipasi Penyalahgunaan NIK, Pemerintah Perkuat Infrastruktur Digital
“Konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan apa pun juga kasus termasuk yang extraordinary crime, termasuk korupsi, dengan tanpa meninggalkan tentunya penindakan dan mungkin rehab. Mungkin agak aneh koruptor di rehab, ya tapi kalau kita bicara konsep seperti itu,” katanya.

Mendagri menjelaskan, prinsip mencegah seseorang untuk masuk penjara (keep them out of jail) menjadi penting. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan bukan diukur dari banyaknya orang masuk penjara, tetapi dari sedikitnya orang yang masuk penjara. Mendagri mencontohkan negara di kawasan Skandinavia yang penjaranya banyak yang kosong karena masyarakatnya tidak berbuat kejahatan.

“Terutama negara Skandinavia, sekarang prison-nya kosong, tahanannya kosong, kejahatan jauh menurun. Sehingga saking kosongnya kemudian disewakan kepada negara lain, betul, silakan nanti lihat di Google. Penjara-penjara yang difungsikan karena tidak ada yang masuk di situ, karena memang menjaga mereka supaya tidak masuk,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Berantas Korupsi, Presiden: Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Tanpa Pandang Bulu

Dia menambahkan, dalam melakukan pencegahan, komitmen dari pemegang kekuasaan berperan penting. Seperti penandatanganan komitmen yang saat ini dilakukan diharapkan tidak sekadar seremonial kegiatan, tapi menjadi langkah dan upaya untuk memperkuat integritas. Diharapkan ke depan pemerintahan lebih terbuka dan transparan, sehingga korupsi dapat dicegah.

“Kita harap ini tidak hanya sekadar ritual kegiatan semata, seremonial, tapi ini adalah the journey of the thousand miles must begin with the single step. Perjalanan jauh yang seribu mil harus dimulai dengan satu langkah, dan inilah satu langkah kita menuju 2023-2024 yang dimulai dengan integritas,” tandasnya.