MoeslimChoice -Inggris dan China saat ini dan kedepannya menjadi negara non Islam dan minoritas muslim yang perkembangan ekeonomi syariahnya justru lebih maju dibandingan negara-negara Arab dan Indonesia juga tetangganya. Ok bisa?
Para ahli mencoba meneliti dan menginvestigasi kenapa itu bisa terjadi. Padahal kitra tahu, Inggris dikenal sebagai negara liberal dan China sebagai negara komunis. Selain itu, undang-undang yang diterapkannya pun sejalan dengan ideologi kapital, khususnya dari sisi ekonominya. Tapi kenapa dikatakan justru ekonomi syariahnya lebih maju disbanding negara asal Islam itu muncul dan mayoritas muslim?
Kalua kita mau menyadari, bahwa syariat Islam itu universal. Artinya tidak hanya untuk muslim, melainkan non muslim dan alam semesta ini. Berbagai negara menerapkan hukum-hukum sesuai kemanusiaan dengan bahasanya masing-maisng. Ajaran Islam sangat kompatibel dengan kemanusiaan. Jika menyelisihinya, maka keluar dari Islam.
Nnegara-negara komunis dan liberal itu justru lebih memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam yang sangat manusiawi itu. Itulah kenapa mereka menerapkan system ekonominya sesuai dengan syariat Islam.
Banyak fakta menunjukkan bahwa Jalur Sutra (pasar kain) sejak dari dulu kala negara-negara di dunia ini dikuasi oleh China. Begitupun saat ini, industry tekstil merajai pasar global. Begitupun di pasar kapitalisme Inggris menjadi sisitem yang diterpkan di berbagai negara.
Menurut Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Stafsus Menlu) untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Dian Triansyah Djani, mengatakan bahwa negara-negara nonis itu perbankan syariahnya lebih maju apalagi didukung dengan teknologi digital yang maju. Hal ini bisa dan sangat mungkin negara-negara noni situ menjadi pusat keuangan syariah dunia.
Ingris misalnya, alasan kenapa ekeonomi syariahnya lebih maju, menurut Dian, lantaran di sana banyak penduduknya migrannya muslim, migrant worker-nya dari negara Islam seperti Pakistan, India, dan Afghanistan juga negara-negara Timur Tengah. DI samping itu Inggris pada dasrnya negara maju dan makmur.
“Jadi developed itu financing-nya, dan segala halnya terkait keuangan syariahnya bisa lebih maju dengan cepat," ujar Dian.
"Wali Kota London saja Islam, perdana menteri-nya keturunan India. Itu kembali lagi untuk mereka, akses teknologinya di situ, regulatory-nya already there (sudah di sana) untuk perbankan islami juga lebih gampang akses informasinya," ucapnya lebih lanjut.
Bahkan, Kedutaan Besar Inggris mengatakan kalau negaranya menjadi mayoritas non-muslim pertama yang menerbitkan sukuk syariah yang berdaulat pada tahun 2014. Bank Syariah di Inggris tunduk pada persyaratan peraturan yang sama ketatnya dengan bank konvensional.
Di China sektor keuangan syariah semakin besar sejak diluncurkannya program mega investasi yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI). BRI adalah proyek yang banyak menarik uang dari negara-negara Asia Tengah, Barat, hingga Timur Tengah.
Mohamed Damak sebagai kepala keuangan Islam global di S&P Global Ratings mengungkapkan bahwa dengan adanya aliran dana mayoritas dari Timur Tengah maka mau tak mau China harus menggunakan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Apalgi proyek-proyek yang ditanganinya berada di negara Islam dan mayoritas muslim.
"Beberapa proyek BRI akan melalui negara-negara inti keuangan Islam dan karena itu kemungkinan akan dibiayai dengan cara yang sesuai syariah," katanya kepada media.
Saat ini, BRI sejak dilaunching pada 2013 oleh Presiden China Xi Jinping, yang tak lain ini adalah satu dari sekian proyek infrastruktur dan investasi terbesar dalam sejarah. Hingga saat ini proyek ini mencakup sekitar 70 negara serta 65 persen dari populasi dunia dan 40 persen dari PDB global.
Artikel Terkait
Mau Bayaran SIM dan SKCK? Bisa Lewat Bank Syariah Indonesia
Wapres: Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah Solusi Atasi Kesenjangan
Anugerah Adinata Syariah 2023, Wapres Beri 4 Arahan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah
Mensos Risma Siram Bantuan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Warga Yapen Papua
Indonesia-Malaysia Bekukan Pembicaraan dengan Uni Eropa tentang Perdagangan Minyak Sawit