ICC Terbitkan Surat Penangkapan Presiden Putin dan Maria Lvova Belova

MoeslimChoice.Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Rusia">presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova, anggota pemerintahan Putin.

ICC mengumumkan penerbitan surat perintah penangkapan Presiden Putin dan pejabatnya Maria Lvova Belova itu hari ini, Jumat (17/3/2023). Lvova-Belova adalah pejabat di pusat dugaan skema untuk mendeportasi paksa ribuan anak Ukraina ke Rusia.

ICC mengatakan, baik Putin maupun Lvova-Belova "diduga bertanggung jawab atas kejahatan Perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk (anak-anak) yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia."

Baca Juga: Pangeran Badr bin Sultan Pastikan Masjidil Haram telah Siap Terima Jamaah di Bulan Ramadhan

Beberapa latar belakang utama: Menurut AS dan beberapa pemerintah Eropa, pemerintahan Putin telah melakukan skema untuk mendeportasi paksa ribuan anak Ukraina ke Rusia, seringkali ke jaringan belasan kamp, ​​di mana anak di bawah umur menjalani pendidikan ulang politik.

“Upaya Lvova-Belova secara khusus mencakup adopsi paksa anak-anak Ukraina ke dalam keluarga Rusia, yang disebut 'pendidikan patriotik' anak-anak Ukraina, perubahan legislatif untuk mempercepat pemberian kewarganegaraan Federasi Rusia kepada anak-anak Ukraina, dan pemindahan anak-anak Ukraina dengan sengaja oleh pasukan Rusia,” kata Departemen Keuangan AS pada bulan September.

Gelar pemerintahannya adalah komisaris untuk hak-hak anak di Kantor Rusia">presiden Rusia.

Baca Juga: Pj Bupati Apriyadi Datangi Markas Pomdam II Sriwijaya

Pernyataan ICC Jumat mengatakan ada "alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang disebutkan di atas," baik karena telah melakukan tindakan secara langsung atau melalui orang lain dalam komandonya, dan karena "kegagalannya untuk melakukan kontrol dengan baik atas warga sipil. dan bawahan militer."

Rusia menganggap laporan relokasi paksa sebagai "tidak masuk akal" dan mengatakan "yang terbaik" untuk menjaga anak di bawah umur tetap bersama keluarga mereka.*