Jual Kalender Bebek Warna Kuning, Narathorn Chotmankongsin Divonis 2 Tahun Penjara

- Rabu, 8 Maret 2023 | 16:32 WIB
Kalender Bebek sebabkan Narathorn Chotmankongsin divonis 2 tahun penjara/Foto The Star
Kalender Bebek sebabkan Narathorn Chotmankongsin divonis 2 tahun penjara/Foto The Star

MoeslimChoice.Menjual kalender berbentuk bebek berbahan karet warna kuning, Narathorn Chotmankongsin (26) dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Karena jaksa penuntut umum mendakwanya telah mencemarkan nama baik Keluarga Kerajaan Thailand dengan bebek-bebek karet warna kuning itu.

Kalender 2021 yang dijual Narathorn Chotmankongsin menampilkan serangkaian bebek karet dalam pose, yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Bangkok,  menyerupai Raja Thailand. Raja Thailand memang dilindungi oleh beberapa Undang-undang Lese Majeste paling ketat di dunia dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Narathorn Chotmankongsin, pada awalnya dijatuhi hukuman penjara tiga tahun pada Selasa (7 Maret 2023) karena menjual kalender di halaman Facebook pro-demokrasi Ratsadon yang populer, menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand (TLHR) sebagaimana dikutip dari The Star, Rabu (8/3/2023).

Baca Juga: Samsung Hadirkan Kulkas dengan Kapasitas Luas dan Harganya Lebih Terjangkau

"Tapi hukuman itu diringankan menjadi dua tahun tanpa pembebasan bersyarat setelah terdakwa memberikan kesaksian yang bermanfaat untuk pertimbangan," kata TLHR, sebuah kelompok hukum yang bertindak dalam banyak kasus lese majeste, dalam sebuah pernyataan.

Mainan mandi kuning menjadi simbol gerakan protes pro-demokrasi tahun 2020 setelah para demonstran menggunakan bebek tiup besar untuk melindungi diri dari gas air mata polisi dan meriam air.

Perlengkapan bertema unggas karet dengan cepat mendominasi pawai jalanan, menampilkan segala hal mulai dari topi hingga jepit rambut.

Baca Juga: Wow Puskesmas Desa Seperti Ini Rumah Sakit, Punya Layanan dan Perlengkapan Berkelas

Penggunaan undang-undang lese majeste Thailand telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih dari 200 orang dituntut sejak tahun 2020, menurut TLHR.

Human Rights Watch mengatakan keputusan pengadilan "menunjukkan bahwa pihak berwenang Thailand sekarang berusaha untuk menghukum aktivitas apa pun yang mereka anggap menghina monarki".

"Kasus ini mengirim pesan ke semua warga Thailand, dan ke seluruh dunia, bahwa Thailand bergerak lebih jauh dari -- bukan lebih dekat -- menjadi demokrasi yang menghargai hak," kata direktur HRW Asia Elaine Pearson.*

Editor: Rosydah

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X