Mendagri Minta Pemda Genjot Belanja Daerah Pacu Pertumbuhan Ekonomi

MoeslimChoice.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, belanja pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Karena, kata Mendagri, dengan belanja maka dapat peredaran uang di masyarakat akan meningkat, dan daya beli masyarakat pun turut meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga menjadi tinggi.

Untuk itu, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023) lalu, Mendagri terus memacu pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth yang kita pada posisi 5,3 persen, masih bagus, sangat bagus sekali, untuk lingkup internasional dunia,” papar Mendagri, seperti dikutip MoeslimChoice.com dari laman resmi Kemendagri. Minggu 10 Juni 2023.

Realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga per 6 Juni 2023, dijelaskan Mendagri, rata-rata sebesar Rp264,13 triliun atau 20,54 persen. Sementara realisasi pagu total seluruh kementerian dan lembaga per 6 Juni 2023 sebesar 33,62 persen.

Baca Juga: Inflasi Relatif Terkendali, Mendagri: Hasil Kerja Keras Pemerintah Pusat dan Pemda

Baca Juga: Indonesia Nomor 2 Terboros setelah Arab Saudi, Mendagri Minta Pemda Kampanyekan Stop Boros Pangan

"Jika digabungkan antara realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per 6 Juni 2023 sebesar Rp617,44 triliun atau 26,84 persen," kata Mendagri.

Di rakor itu Mendagri sempat membeberkan sejumlah daerah yang realisasi APBD-nya masih terbilang rendah. Misalnya untuk 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yaitu Papua, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Sementara untuk kabupaten yakni Berau, Mappi, Jayawijaya, Seluma, Lombok Timur, Tanatoraja, Ogan Komering Ulu Selatan, Kepulauan Selayar, Keerom, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara untuk kota dengan pendapatan terendah, yakni Lubuk Linggau, Jayapura, Tidore Kepulauan, Pariaman, Surakarta, Sorong, Pagar Alam, Tual, Ternate, dan Pasuruan.

Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara untuk kabupaten yaitu Tanah Laut, Keerom, Mappi, Muara Enim, Fakfak, Yalimo, Teluk Bintuni, Berau, Biak Numfor, dan Manokwari Selatan. Kemudian untuk kota dengan realisasi belanja terendah yakni Lubuk Linggau, Sorong, Makassar, Pematang Siantar, Pagar Alam, Tidore Kepulauan, Palembang, Kupang, Pare-Pare, dan Medan.

Mendagri meminta kepala daerah untuk mengawal realisasi APBD melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Meski begitu, dia mengingatkan daerah agar upaya peningkatan realisasi APBD tersebut dilakukan sesuai aturan.***