Mendagri Ingatkan Pemda Jangan Lelah Kendalikan Inflasi

MoeslimChoice - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa inflasi itu menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Agenda semua survei kalau kita lihat apa yang menjadi perhatian rakyat pasti itu, kenaikan harga barang dan jasa, kedua adalah lapangan kerja, baru isu-isu lain," kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/3/2023).

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak lelah menjaga inflasi agar tetap terkendali.

"Kita jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga terus tingkat inflasi kita, karena ini sekali lagi adalah hal yang sangat mendasar untuk bangsa kita, untuk rakyat kita," tegas Mendagri.

Baca Juga: Mendagri Dorong Milenial Belajar Dinamika Pemerintahan melalui Laboratorium Pemda

Baca Juga: Tangani Inflasi, Jelang Ramadhan Kemendagri Imbau Pemda lakukan Upaya Konkret

Dia menjelaskan, upaya mengendalikan inflasi ibaratnya seperti menjaga kesehatan yang perlu terus dirawat.

"Kesehatan baru dirasakan sebagai sesuatu yang berharga apabila terserang penyakit. Begitu pula dengan upaya pengendalian inflasi yang tidak boleh berhenti," katanya.

Sebab, kata dia, apabila terjadi kenaikan inflasi yang tinggi, maka berdampak terhadap lonjakan harga barang dan jasa termasuk situasi politik dan keamanan.

"Oleh karena itu kita perlu memang merawatnya terus menerus, sama seperti kita merawat kesehatan," ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengungkapkan hasil monitoring inflasi di provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat sejumlah daerah yang inflasinya di bawah angka nasional 5,47 persen, di antaranya Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,43 persen, Kabupaten Mimika 5,37 persen, dan Kota Samarinda 4,91 persen.

Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota yang inflasinya di atas rata-rata nasional, yakni Provinsi Lampung 6,52 persen, Kota Dumai 6,98 persen, dan Kabupaten Manokwari 6,83 persen.

"Ini mungkin bisa menjadi perhatian untuk Provinsi Papua Barat, karena biasanya Papua Barat ini selalu berada pada posisi yang baik, tapi kali ini Kabupaten Manokwari 6,83 persen, ada anomali ini, ada sesuatu pasti," tandasnya.