Panen Raya di Ngawi, Presiden Tekankan, Harga Gabah Jangan Jatuh

MoeslimChoice - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa tiap daerah memiliki tingkat kesuburan dan manajemen tersendiri sehingga hasil panen yang didapatkan juga berbeda-beda.

Namun demikian, Presiden tetap menghendaki agar saat panen raya, harga gabah tidak jatuh.

Presiden menyampaikan hal ini saat
melakukan panen raya padi di areal persawahan Desa Kartoharjo, Kecamatan up, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3).

Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

Baca Juga: Panen Raya Padi di Kebumen, Presiden: Pemerintah Segera Tetapkan Harga Gabah Kering

"Kemarin di Kebumen. Sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare, sedangkan kemarin di sana 5,5-6 ton per hektare. Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda. Memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain sehingga ini baik bagi petani," ujar Presiden Jokowi di Ngawi.

Hal yang paling penting menurut Presiden dalam kesempatan itu, yakni harga gabah agar tidak jatuh di saat panen raya.

"Memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya di mana-mana. Ini nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan sehingga pembelian Bulog menjadi jelas," katanya.

PanenBaca Juga: Panen Raya, Herman Deru Dianugerahi Penghargaan Tokoh Tani Nasional

Presiden menjelaskan, Pemerintah melalui Badan Pangan sedang menghitung ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terbaru untuk gabah dan beras dengan memperhitungkan sewa lahan, pembelian pupuk, bibit, serta operasional lainnya agar petani tetap mendapatkan untung.

Selain itu, kata Presiden HPP gabah dan beras terbaru juga akan mempertimbangkan harga jual di tingkat pedagang, serta harga beli di tingkat konsumen agar semuanya dalam posisi yang wajar.

"Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, harga di pedagang wajar, dan harga di konsumen juga wajar. Mencari kesimbangan itu yang tidak gampang," tegasnya.

Karena itu, ia meminta agar HPP yang ditetapkan nanti dipastikan tidak di bawah biaya pengeluaran atau operasional yang dikeluarkan oleh para petani.