Harga Beras Naik Drastis, Legislator PKS Desak Pemerintah Harus Tanggung Jawab

MoeslimChoice.com - Tingginya harga beras yang belakangan ini cukup meresahkan masyarakat, menjadi perhatian DPR RI. Dengan kondisi ini, pemerintah didesak agar untuk bertanggung jawab dan segera bergerak untuk melakukan mitigasi.

Seperti diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, yang mengaku prihatin atas naiknya harga beras secara drastis. Terlebih, kata Anis, saat ini masyarakat Indonesia masih berada dalam fase pemulihan ekonomi. Anies menilai, kenaikan harga beras semakin menekan rakyat.

"Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," ungkap Anies, dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin 11 September 2023.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, harga beras terus melambung sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus mengerek harga eceran tertinggi (HET). Bahkan meroket cetak rekor baru, sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg dan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.

Baca Juga: Tingkatkan Produksi Beras Hadapi Perubahan Iklim, Mentan SYL Giatkan Gertam 1000 Hektar di Daerah

Baca Juga: PKS DPR RI Minta KPK Gercep Selidiki Kasus Fraud Di PGN

Anies pun menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi harga beras tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi,” kata Anies yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Tak hanya mitigasi, Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal. Dirinya juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit.

Lebih lanjut, Anis juga mengingatkan agar pemerintah serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.

"Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun. Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek" lanjutnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.

"NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam," tutup Anis.