Sambut Peluncuran MCP, Pemkab Muba Konsisten Pemerintahan Bersih dan Transparan

MoeslimChoice.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Safruddin, mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemberantasan Korupsi Daerah serta Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention atau MCP secara virtual di Ruang Rapat Serasan Sekate Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Selasa (21/3/2023).

Pemkab Muba mengikuti rakor yang dipusatkan di Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta dan dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri serta diikuti Kementerian terkait di antarnya Kementrian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, BPKP RI, LKPP, Dewan Pengawas KPK RI, Gubernur, Bupati dan Walikota se- Indonesia.

Asisten III Setda Muba menyebutkan, Pemkab Muba terus berupaya maksimal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Masya Allah Tabarakallah,  Herman Deru  Gratiskan Mudik Lebaran 1444 H Bagi Warga  Sumsel

"Semangat dan upaya Pak Pj Bupati Muba dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan berwibawa," ujarnya.

Safaruddin mengatakan, kegiatan Rakor tersebut membahasan dan menindaklanjuti capaian aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Juga merupakan bentuk perwujudan kolaborasi antara lembaga/kementerian serta Pemerintah Daerah untuk saling mendukung dalam upaya pencegahan tindak korupsi, dengan harapan kedepan akan semakin kuat.

“Kegiatan ini merupakan perwujudan kolaborasi antara lembaga saling mendukung dalam pencegahan tindakan korupsi, yang kita harapkan semakin kuat kedepannya. Pemkab Muba terus komitmen agar upaya pencegahan tindak korupsi ini berjalan maksimal," ucapnya.

Baca Juga: Tetap Produktif, 4 Cara Olahraga Aman dan Nyaman Selama Ramadhan 2023

Lanjutnya, KPK RI telah melakukan mitigasi atas resiko korupsi melalui instrumen MCP. Menurutnya, terdapat tujuh area rawan kecurangan mitigasi korupsi, dan terdapat satu penguatan institusi yaitu agar Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu mencegah terjadinya korupsi.

Sehingga dengan demikian, dikatakannya terdapat delapan area MCP yang menjadi perhatian yaitu area perencanaan dan penganggaran APBD, area pengadaan barang dan jasa, area perizinan, area pengawasan APIP, area manajemen Aparatur Sipil Negara, area optimalisasi pajak daerah, area manajemen aset daerah, dan area tata kelola keuangan desa.

“Dalam upaya pencegahan korupsi, kita telah melakukan berbagai upaya baik dari segi edukatif, preventif dan represif,” tandasnya.*