MoeslimChoice. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menilai ada kejanggalan dengan pemilihan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Bekasi. Pasalnya mereka yang dilantik, banyak diantaranya yang ber-KTP diduga hasil naturalisasi dadakan.
"Beberapa anggota PPS yang telah dilantik, ditengarai adalah hasil naturalisasi dadakan," kata Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail, Sabtu (4/2/2023).
Maksudnya, lanjut dia, sebelum mereka mengikuti proses rekrutmen anggota PPS, mereka belum tercatat sebagai warga negara yang ber-KTP Kota Bekasi.
"Mereka baru tercatat sebagai warga Kota Bekasi beberapa saat sebelum mereka mendaftar ke KPUD Kota Bekasi sebagai calon anggota PPS," ungkap Ali Mahyail.
Yang lebih menarik, tambahnya, mayoritas di antaranya berasal dari kampus yang sama dan semuanya berasal dari organisasi kepemudaan yang sama.
"Mereka semua juga sama-sama diusulkan oleh salah satu komisioner KPUD Kota Bekasi," ungkap dia.
Banyak kebetulannya, nilai Ali. Biasanya kebetulan yang berulangkali adalah bukan kebetulan.
Apakah ini semua by design? Apakah ada faktor kesengajaan dalam hal ini?," ujar bertanya-tanya.
Kalau pun benar, sebetulnya tidak tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi hal seperti ini bisa mengundang pertanyaan.
"Kenapa ngotot banget jadi PPS? Padahal honornya kecil," ungkap Ali Mahyail.
"Jangan-jangan ada udang di balik batu yang tidak publik ketahui," tambah dia.
Disinyalir, ujar Ali Mahyail, hal ini sudah diketahui oleh para lurah. Ini juga menimbulkan keresahan.
"Apakah mereka dapat bekerja dengan baik kalau tidak menguasai wilayah kerjanya? Jarak yang jauh dari domisili asli mereka juga bisa menimbulkan masalah. KPUD Kota Bekasi harus mempertanggungjawabkan hal ini," kata Ali Mahyail.
Mereka yang diduga ber-KTP naturlisasi tersebut di antaranya adalah:
Artikel Terkait
DPR: Jangan Jadikan Isu Pemilu Rusak Kebijakan Terkait Pengelolaan Pangan