MoeslimChoice. Kabar terkait adanya rapat setengah kamar ala Kebon Sirih dengan Kepala Dinas mulai ramai diisukan. Terutama menyangkut kehadiran Kadis Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto, yang dinilai lebih loyal ke#DPRD, khususnya Komisi D ketimbang kepada Pj. Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Menyikapi kondisi tersebut, aktivis Jakarta dan pemerhati pembangunan Ibu Kota pun angkat bicara, dan menyarankan agar Pj Gubernur#DKI Jakarta, Heru Budi Hartono (HBH) buldoser Asep Kuswanto (Kadis LH) dari posisinya sebagai Pimpinan SKPD Lingkungan Hidup.
"Loyalitas Kepala Dinas itu mestinya kepada pimpinannya saat ini, Pj Gubernur, bukan ke Komisi D. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau oknum anggota dewan berinisial IM itu, sudah nyampah minta proyek dimana-mana," kata Ketua Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ), Imam Mahmudi.
Menurut Ketua MPJ itu, gerakan inisial IM dalam meminta proyek-proyek sudah sangat vulgar. Selain IM meminta secara langsung, tak jarang orang-orang yang mengaku sebagai suruhan IM, juga kerap mendatangi PPK dan Sudin.
"Terkadang sambil mengeluarkan ancaman, dengan memberikan cap kepada yang tidak nurut sebagai orang Anies Baswedan dan akan dilaporkan ke Pj agar dicopot atau 'dibuang' ke wilayah lain," tambah Ketua MPJ itu.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, kalau dirinya juga mendengar isu itu, karena sepertinya pertemuan yang seharusnya tertutup dan rahasia itu, bocor.
"Itu memang patut disesalkan, karena realisasi pengadaan barang dan jasa yang sudah diputuskan melalui APBD, itu merupakan tanggung jawab eksekutif dan ada mekanismenya. Kalau dilanggar, bisa jadi temuan BPK yang dapat diteruskan ke KPK," kata Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga: DPR: Jangan Jadikan Isu Pemilu Rusak Kebijakan Terkait Pengelolaan Pangan
Amir mengingatkan, bahwa tugas#DPRD setelah APBD disahkan adalah mengawasi pelaksanaan APBD itu, bukan malah minta proyek.
"Kalau seperti ini, bisa saja terjadi lagi seperti kasus pengadaan tanah Munjul dan Pulogebang, Jakarta Timur," tambahnya.
Amir berharap, SKPD kuat mental dan iman, serta tidak tunduk pada permintaan oknum#DPRD.
"Kalau mereka menurut saja, risikonya bisa berurusan dengan KPK," pungkasnya.[dmn]
