MoeslimChoice. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah armada Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk mengurai kemacetan yang ada di Ibu Kota. Banyak langkah yang diambil Pemprov DKI, salah satunya dengan menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik, yang saat ini masih dalam pembahasan.
"Iya (akan ditambah armadanya)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kepada awak media, Selasa (31/1/2023).
Untuk menambah armada tersebut, pihaknya berencana akan mengundang jajaran dirut Transjakarta.
"Ya mudah-mudahan nanti saya undang jajaran dirut Transjakarta untuk menambah," tambahnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan terobosan untuk mengatasi permasalahan macet di Jakarta, salah satunya dengan menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
Sejauh ini, belum ditentukan berapa besaran tarif jalan ERP. Namun, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli beberapa waktu lalu mengutarakan tarif tersebut berkisar Rp 5.000 hingga Rp 19.000.
Kebijakan ERP ini nantinya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Dalam draft Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) disebutkan, kebijakan ini bakal dilaksanakan di 25 ruas jalan Jakarta. [mt]
