MoeslimChoice.Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, wacana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) masih dalam proses pembahasan.
"Sekali lagi ya, ERP masih dalam proses. Silahkan saja masyarakat yang memang mau memberikan pendapat, namanya itu memberi pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif kan masih lama," kata Heru di Jakarta, Selasa, (24/1/2023).
Heru Budi Hartono menambahkan, masih ada tujuh tahapan lagi yang harus dilewati sebelum sistem ERP diresmikan. Jadi sekarang ini kami masih membahas penerapan titik-titiknya.
"Masih 7 tahapan proses. tapi pembicaraan kan harus kita bahas dan Pemda DKI itu juga menerapkan ERP titik-titiknya tidak sporadis sekaligus di 23 titik," lanjut dia.
"Kalau itu sudah terlayani MRT, Transjakarta sudah terlayani dengan baik, aturan sudah ada kita peta," sambungnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menilai jika kebijakan ERP merupakan upaya menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
"Kepemilikan kendaraan pribadi dan kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu kemudian kami harus melakukan upaya holistik (menyeluruh)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (16/1/2023).
Ia menilai ERP cara efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika dibandingkan dengan kebijakan ganjil genap maupun three in one (3in1).
Menurutnya, kebijakan ganjil genap yang diterapkan di Ibu Kota juga tidak lantas membuat jumlah kendaraan bermotor berkurang di jalan-jalan Ibu Kota, malah bertambah banyak.
"Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction price," katanya.[ros]
