MoeslimChoice. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan bahwa pengurus NU punya tugas yang komplit.
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi besar yang memiliki kurang lebih 140 juta jamaah, dan tentu, memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Ikhtiar pemenuhan kebutuhan atau hajat jamaah tersebut tidak lain menjadi tanggung jawab para pengurus NU.
Mereka harus menyadari konsekuensi tersebut sebagai orang yang sudah memilih NU sebagai jalan khidmahnya melalui kesanggupannya menjadi pengurus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, yang mengingatkan kepada pengurus NU, yang memiliki tugas yang komplit.
"Hajat (warga NU) itu bermacam-macam. Tidak hanya hajat keagamaan, tidak hanya butuh ngaji saja. Butuh juga menerima pelayanan-pelayanan hajat kesehatannya, hajat pendidikannya, hajat ekonominya, dan itu semua harus kita terima sebagai tanggung jawab pengurus NU," kata Ketua Umum PBNU, KH yahya Cholil Staquf, saat bersilaturahim dengan PCNU Jember dan PCNU Kencong, Jawa Timur, seperti dilansir dari NU Online, Selasa (10/1/2023).
Gus Yahya pun selalu mengingatkan para pengurus NU, harus terus mengembangkan kapasitasnya. PBNU, kata dia, telah merancang bangunan besar untuk mencetak pengurus NU yang betul-betul mengurus jamaahnya dan memenuhi aneka hajatnya.
Rancang bangunan besar yang dimaksud adalah, seperti menyiapkan sistem Nasional melalui kaderisasi di lintas tingkatan. Kaderisasi ini ditargetkan PBNU terselenggara 3.500 kali setiap tahunnya. Sehingga akan muncul pengurus-pengurus NU yang memiliki kemampuan mumpuni dalam berbagai hal.
"Kemampuan kita yang (bisa) kita kejar bahwa setiap tahunnya kita harus mampu menyelenggarakan tidak kurang dari 3.500 kali pelatihan kader di seluruh Indonesia. Mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga akademi kepemimpinan nasional setiap tahun, dengan target 150.000 sampai 200.000 kader setiap tahun," jelasnya.
Gus Yahya juga menginginkan kepengurusan NU, layaknya sistem imaroh atau pemerintahan. Ini menurutnya, memang menjadi hakikat berjamiyah di tubuh NU. Sistem pemerintahan dalam arti setiap unsur kepengurusan NU punya tanggung jawab yang jelas dan memiliki kerjaan yang jelas pula.
NU dengan pemerintahan memiliki kesamaan dalam aspek struktur organisasi, dari pusat hingga pada tingkatan yang paling bawah.
"Kalau ada pengurus tidak pegang urusan yang jelas, maka dia nanti akan jadi urusan tersendiri," imbuhnya.
Gus Yahya kemudian menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia harus mengangkat Aparatur Sipil Negara atau ASN sebanyak kurang lebih dari 5,7 juta orang untuk mengurusi penduduknya, 275 juta orang.
Karena itu, lanjut dia, NU yang memiliki 140 juta jamaah, dibutuhkan juga jutaan pengurus yang ia sebut dengan Aparatur Sipil Nahdlatul Ulama (ASNU), yang bisa melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan warganya itu.
"Lha kita mau ngurus warga yang jumlahnya 140 juta, maka kita itung punya itung membutuhkan ASNU, paling tidak membutuhkan 2,5 atau 3 juta orang dengan standar kemampuan yang jelas, dengan pekerjaan yang jelas, dengan pembagian urusan yang jelas. Ini yang kita wujudkan di dalam jamiyah NU," pungkasnya. [mt]
