Konferensi Tingkat Menteri OKI, Mensos Paparkan Kebijakan Strategis Penanganan Masalah Sosial

MoeslimChoice.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyusun sistem perlindungan sosial dan kebijakan yang meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Langkah ini wujud nyata Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan poin penting itu dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir, Senin (6/06).

Dalam konferensi dengan topik “Social Justice and Social Security” itu, Mensos Risma memaparkan secara lengkap kebijakan dan program Kemensos dalam menangani berbagai masalah sosial dihadapan para delegasi dari 40 negara.

Mensos Risma menyampaikan, untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, pemerintah Indonesia memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pengambilan data lebih terperinci tentang profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga: Kemendagri Ingatkan PNS Masuk Batas Usia Pensiun Jaga Hubungan Keluarga dan Sosial

“Hingga saat ini, setidaknya 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS, dengan 1.040 juta penyandang disabilitas. DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN), membebaskan lebih dari 8.000 orang dari pasung,” kata Mensos Risma, seperti dikutip MoeslimCHoice.com dari laman resmi Kemensos RI, Kamis 8 Juni 2023.

Risma menjelaskan, DTKS juga menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin, yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

“Tahun 2022, kami telah menjangkau hampir 10.000.000 KPM PKH dan 18.800.000 penerima manfaat Sembako,” katanya.

Tak hanya itu, masih dibeberkan Risma, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemic. Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa BLT BBM dan BLT minyak goreng.

Baca Juga: Sekjen OKI Mendesak Negara-negara Anggota Bekerjasama untuk Mengentaskan Kemiskinan

Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Risma menjelaskan, Kemensos membantu dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.

“Tahun lalu, program ini mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10.000 keluarga di seluruh Indonesia,” Mensos menambahkan.

PENA membantu usaha mikro di 5 klaster: kuliner, kerajinan tangan, barang dan jasa, pertanian dan perkebunan.

Untuk mendorong pendapat kelompok marjinal, pemerintah telah membangun dua rumah susun 5 lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rusunawa lagi di 8 lokasi di seluruh Indonesia.

“Lantai dasar di rusunawa ini diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas. Untuk sewa 1 unitnya mulai dari Rp10.000 per bulan atau hanya sekitar $0,7 per bulan,” jelas Risma.