Resmikan Mayapada Hospital Bandung, Presiden Jokowi Harap Masyarakat Tak Berobat Ke Luar Negeri

MoeslimChoice. Didampingi Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Mayapada Hospital Bandung (MHBD), di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (6/3/2023). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa ketersediaan rumah sakit dengan layanan paripurna, sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Pasalnya, setiap tahun terdapat 2 juta masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kurang lebih 1 juta orang berobat ke Malaysia, 750 ribu ke Singapura, sisanya ke Jepang, Jerman dan negara lainnya," kata Presiden Jokowi, di Bandung, seperti dilansir dari laman Kemenkes, Senin (6/3/2023).

Kepala Negara mengungkapkan, praktik berobat ke luar negeri tersebut, telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Atas dasar ini, Presiden pun meminta agar pembangunan rumah sakit dengan kualitas
baik ditingkatkan.

"Mau kita terus-teruskan? Rp 165 Triliun devisa kita hilang gara-gara itu, karena ada modal keluar, capital outflow, oleh sebab itu, saya sangat mendukung pembangunan rumah sakit-rumah sakit yang kurang lebih seperti MHBD," tambah Presiden.

Presiden Jokowi tidak memungkiri, bahwa upaya penguatan kapasitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia dihadapkan pada sejumlah persoalan, seperti kurangnya dokter spesialis dan subspesialis, serta distribusinya yang belum merata.

Karena itu, Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mempercepat produksinya.

"Saya tadi minta ke Menkes dan Mendikbud, untuk pendidikan dokter spesialis agar diperbanyak dan dimudahkan, sehingga masyarakat kita yang sakit bisa tertangani," kata Presiden.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan menginisiasi transformasi kesehatan 6 pilar, yang fokus pada kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Sejalan dengan instruksi Presiden, kita telah melakukan penguatan mutu dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di 514 Kabupaten/Kota melalui pemenuhan alat kesehatan seperti cathlab untuk skrining kanker, mammografi untuk skrining kanker payudara, ada juga program pengampuan untuk rumah sakit-rumah sakit yang kekurangan dokter spesialis," kata Menkes Budi.

Terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan, Menkes mengakui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih sangat kurang. Untuk itu, Kemenkes telah bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemenkeu dan LPDP untuk menambah kuota penerimaan beasiswa dokter spesialis dan subspesialis.

"Untuk jantung misalnya, kita butuh sekitar 400 spesialis, namun saat ini dari 92 FK hanya ada 20 FK yang memiliki program studi spesialis. Ini sangat lama. Perlu terobosan, paling mudah saya kasihbeasiswa. Tahun lalu 600 yang daftar semoga semuanya diterima, tahun ini ada jatah 2500 beasiswa, tahun depan 2500 beasiswa," ungkap Menkes.

Menkes menambahkan, pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mengatasi persoalan kesehatan di Indonesia. Dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk dari sektor swasta.

Kehadiran MHBD, menurut Menkes, merupakan bentuk dukungan dunia swasta untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.