MoeslimChoice. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (28/2/2023). Mereka disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Keduanya bersepakat, menolak politisasi identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan politisasi identitas dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya.
"Tidak punya tawaran, lalu mereka menipu pemilihnya dengan politik identitas. Dengan kata lain politik identitas itu saya anggap penipuan," kata Keua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di Jakarta, seperti dilansir dari laman NU Online, Selasa (28/2/2023).
Oleh karena itu, Gus Yahya pun meminta Bawaslu untuk membuat narasi yang kuat soal anti politisasi identitas. Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan, bahwa PBNU siap bekerjasama dengan Bawaslu dalam guna membuat pemilu damai tanpa politik identitas.
"PBNU siap bekerja sama," kata tokoh yang pernah menjabat sebagai Jubir Presiden Ke-4 RI itu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Kaltara Tinjau Kawasan KIPI dan Berdialog dengan Nelayan
Gus Yahya menegaskan, bahwa Bawaslu mempunyai tanggung jawab besar membangun narasi yang berisi tagline atau kata kunci yang melarang secara pakem politik identitas. Contohnya, tagline #politikidentitasitumenipu, #politisipakaipolitikidentitasitupenipupemilu.
"Di NU kita sudah ada beberapa kata kunci untuk menangkal itu. Seperti #khittahNU #tidakbolehmemperalatagama #tidakbolehmemperalatNU," tambah dia.
Sepakat dengan Gus Yahya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan Pemilu 2024 mendatang harus bersih dari politik identitas, yang digunakan untuk kepentingan politik praktis, juga politik uang.
Rahmat berharap, peserta pemilu tidak menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye. Dia juga berharap, tidak ada lagi penggunaan atribut partai politik di tempat ibadah.
"Ke depan kami (Bawaslu) dan PBNU akan melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan warga dari tingkat terkecil seperti forum warga, bisa juga melibatkan pengurus ranting PBNU, kabupaten kota sampai provinsi untuk membantu menangkal politisasi identitas dan politik uang," kata Bagja.
Bagja juga mengatakan pemilu merupakan ajang kompetisi gagasan, kompetisi untuk meyakinkan warga negara, bahwa program dan visi misi partai tersebut harus diperjuangkan.
"Ini yang seharusnya ditawarkan partai politik," pungkas Bagja.***
Baca Juga: Antisipasi Potensi Konflik, Kemenag Gelar Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan
Artikel Terkait
Ketum PBNU: Bukan Hanya Berdaya, di Abad Kedua NU Harus Digdaya