Pembatalan Muslim United dan Warisan Feodalisme Kraton Yogya

Oleh NASRUDIN JOHA

Kajian  MINGGU, 13 OKTOBER 2019 | 04:15 WIB

Pembatalan Muslim United dan Warisan Feodalisme Kraton Yogya

Ilustrasi

ACARA Muslim United #2 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Gedhe Kauman Jogja dikabarkan batal. Penyebabnya, Raja Jogja tidak memberi izin.

Tidak jelas apa yang menyebabkan Sultan menolak mengeluarkan izin Kegiatan Muslim United #2 yang bertajuk 'Sedulur Saklawase'.

Namun, Panitia Pelaksana dari Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Syukri Fadholi, menduga penolakan itu karena pihak Kraton menerima informasi yang salah.

Sebab, menurutnya, banyak beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal.

Sebelumnya, pihak otoritas Kraton Yogya, melalui KGPH Hadiwinoto, sempat mengeluarkan surat yang membolehkan panitia Muslim United menggunakan Alun-alun Utara sebagai tempat kegiatan. Namun surat itu akhirnya dicabut.

Awalnya, atas dasar surat yang sempat dikeluarkan KGPH Hadiwinoto itu akhirnya pihak panitia mempersiapkan segala hal. Panitia menyebut persiapan sudah 80 persen sebelum akhirnya dilarang Kraton.

Klimaksnya, Sabtu (12/10/2019), panitia kelabakan karena terpaksa memindahkan keseluruhan agenda yang telah dipersiapkan sejak lama menuju Masjid Jogokariyan.

Kondisi ini pun belum menjamin kepastian agenda dapat terselenggara tanpa gangguan aspek legalitas dari rezim.

Pihak Kraton enggan menyebut alasan pencabutan surat yang dikeluarkan KGPH Hadiwinoto, dan akhirnya Sultan juga tidak mengeluarkan izin.

Sultan juga diam, tak mengunggah secuil pun alasan mengapa tidak memberikan izin, dan sama sekali tidak mengindahkan persiapan panitia yang sudah mengeluarkan banyak energi untuk acara ini.

Sedianya, sejumlah ulama dan aktor ternama akan hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung.

Namun, energi panitia untuk menghadirkan para ulama ini tidak membuat Sultan dan pihak Kraton Yogya merasa iba dan terketuk hatinya untuk memberikan izin.

Sebelumnya, Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, menjelaskan, tidak dikabulkannya izin atas pertimbangan keamanan, mengingat situasi nasional tengah banyak demonstrasi.

Namun alasan ini tentu sangat absurd, karena kegiatan Muslim United tidak atau bukan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa.

Alasan ini juga bertentangan dengan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Yogya saat terjadi aksi masif demo mahasiswa Yogya ke Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Sultan mengaku tak bisa melarang mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya ke Jakarta. Hanya saja Sultan HB X mengimbau agar tak anarkis.

Sultan menyatakan ikut demonstrasi adalah hak warga masyarakat, karenanya sultan tidak bisa melarang dan mempersilakan. Asal tidak melakukan perusakan saja. (Demonstrasi) dengan tertib sesuai dengan izin, katanya, Senin (24/9/2019).

Andaikan benar alasan penolakan pemberian izin karena faktor keamanan, pertimbangan keamanan, terkait maraknya demonstrasi dan ujuk rasa, sebagaimana yang diungkap Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, tentu Sri Sultan selaku Raja Yogya tidak akan mempersilakan mahasiswa Yogya demo ke Jakarta.

Karena itu, alasan tidak keluarnya izin karena pihak Kraton menerima informasi yang salah terkait beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal, justru yang lebih dominan dan reasonable, menjadi sebab batalnya acara Muslim United di Yogya.

Padahal, sampai hari ini tidak jelas apa yang dimaksud radikal? Siapa yang punya wewenang menyematkan label radikal? Atas dasar apa seseorang, apalagi ustad sekelas Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung dilabeli radikal?

Apakah ada kasus Ustaz Abdul Somad ngebom? Ustaz Hanan Attaki menusuk pejabat? Ustaz Derry Sulaiman menggorok dan membakar hidup-hidup orang lain seperti tragedi di Wamena? Ustaz Felix Siauw membubarkan pengajian ustadz yang lain? Yang ada, Ust Felix yang sering jadi korban pembubaran. Apalagi Arie Untung, artis yang taubat dan hijrah ke jalan Islam ini apakah layak disebut radikal?

Alasan yang paling bisa dicerna selain tudingan radikal kepada penyelenggara dan ustadz-ustadz penceramah Muslim United, juga alasan kejumawaan. Warisan feodalisme Kraton Yogya yang terus dilestarikan. Diuri-uri.

Alasan ini terkonfirmasi melalui pernyataan Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Kridhamardawa, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro, yang dengan jumawa mengatakan Kraton tidak perlu menjelaskan alasan tidak dikabulkannya izin acara tersebut.

Suami Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu itu berdalih, Masjid Kraton tempat acara tersebut merupakan Kagungan Dalem atau milik Kraton.

Dalam kaidah fiqh Islam yang disebut masjid itu milik umat, milik publik, tidak sah dan batal kedudukan seseorang, individu, atau institusi yang mengaku atau mengklaim sebagai pemilik masjid. Secara fiqh, demi hukum masjid menjadi domain publik.

Adapun status individu atau institusi hanya diberi amanah mengelola masjid, itu sifatnya pelayanan, administrasi, bukan mendaku hak masjid sebagai miliknya. Demikian pula, status Masjid Gedhe Kauman itu milik umat, milik publik, bukan milik Kraton.

Kraton hanya berkedudukan sebagai pelayan, administrator, untuk melayani rakyatnya. Bahkan, Istana Kraton Kesultanan Yogya itu milik rakyat, karena Raja Yogya itu juga raja rakyat.

Bukanlah status Sultan itu karena pengakuan dari rakyat? Bukan sekadar pemberian trah dari nenek moyang? Andaikan Sultan mewarisi tahta sementara rakyat menolak mengakui kekuasan Sultan, apakah Sultan masih berkuasa?

Saya kira di era modern, penuh keterbukaan ini, Sultan Yogya tidak boleh lagi mempraktikkan kejumawaan, gaya pemimpin feodal.

Apalagi, Sultan hari ini sedang mengalami kemelut tahta. Jika Sultan mangkat, tahta Kraton Yogya tidak mungkin diwariskan kepada puteri-puteri Sultan.

Jika Sultan mau merubah Paugeran, mengubah trah singgasana diteruskan putri raja, Sultan tak cukup mengeluarkan Sabda Pandita Ratu. Sultan butuh dukungan dan legitimasi umat.

Jika Sultan zalim kepada umat, memimpin dengan gaya jumawa dan ego mempertahankan tradisi feodalisme Kraton, Sultan akan dijauhi umat, Sultan akan dijauhi rakyat.

Wahai sultan, jika memang dirimu mengemban amanah agama (selain amanah pemerintahan), kenapa dirimu tega mempersulit syiar agama Islam melalui acara Muslim United?

Bertaubatlah Sultan, mumpung ajal belum menjemput… [yhr]


Komentar Pembaca
Ditolak UGM, UAS Tenang: Kalo Saya Marah, Umat Meledak!

Ditolak UGM, UAS Tenang: Kalo Saya Marah, Umat Meledak!

PendidikanSelasa, 15 Oktober 2019 | 12:47

 Kebakaran Hebat Terjadi di Dekat Rumah Kapolri

Kebakaran Hebat Terjadi di Dekat Rumah Kapolri

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 16:37

Ternyata Rumah Milik Ortu Kapolri Ikut Terbakar

Ternyata Rumah Milik Ortu Kapolri Ikut Terbakar

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 20:59

Api Berhasil Dipadamkan, Rumah Kapolri Selamat

Api Berhasil Dipadamkan, Rumah Kapolri Selamat

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 17:14

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

PolhukamKamis, 17 Oktober 2019 | 05:55