MUI Setuju Perluasan Makna Zina di RUU KUHP

Hukum  MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 | 05:02 WIB | Sugiharta Yunanto

MUI Setuju Perluasan Makna Zina di RUU KUHP

MoeslimChoice | Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui perluasan makna perzinaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perluasan makna tersebut, tidak terlepas dari masukan MUI yang diakomodir dalam RUU KUHP.

Dalam pengaturan KUHP sekarang, perzinahan yang terkait dengan suami atau isteri atau pria dan wanita yang sudah terikat hubungan pernikahan. Jika orang belum menikah maka tidak bisa dijerat dengan pasal perzinahan yang diatur dalam KUHP sekarang.

"Kalau usulan MUI itu hampir semua diakomodasi. Salah satunya terkait pasal-pasal perzinaan yang maknanya diperluas," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah, di acara diskusi bertajuk 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di d'consulate resto & lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 21/9/19.

Ikhsan yang juga membuka Kantor Hukum ini bialng, dalam RUU KUHP, makna perzinaan diperluas. Tidak hanya sebatas dilakukan oleh suami atau isteri atau orang yang terikat hubungan perkawinan, tetapi juga termasuk orang yang belum menikah.

Perluasan pasal zina dinilainya perlu dilakukan mengingat dalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik pihak mana saja yang masuk dalam kategori zina. Dalam KUHP, lanjutnya, yang dimaksud perzinaan adalah melakukan hubungan badan antara orang yang telah bersuami atau beristri dengan orang lain yang bukan istri dan suaminnya dan tidak terikat dalam perkawinan.

“Selebihnya seperti samenleven, kumpul kebo, segala macam kumpul ayam tidak masuk dalam kategori itu. Anak muda suka sama suka enggak kena. Yang kumpul kebo, setiap hari melakukan hubungan badan, no problem,” sambungnya.

Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan menjadi tradisi buruk di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi semua agama juga melarang perzinaan. “Kalau dibiarkan bahaya, enggak sesuai dengan culture manapun, termasuk adat ataupun agama kita, baik muslim, Hindu, Budha, Kristen semua melarang itu,” demikian Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, RUU KUHP tetap mengatur perzinaan yang hampir sama dengan pengaturan dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Tapi, kata Yasonna, terdapat sejumlah perbedaan pengaturan.

"Nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinaan. Kalau itu lebih berat buat saya," ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20/9/19.

Dalam pengaturan KUHP yang berlaku sekarang ini disebutkan perzinahan adalah persetubuhan antara seorang yang sudah kawin dengan orang lain. Perzinahan tersebut merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh suami atau isteri. "(Dalam KUHP sekarang) Berlaku bagi laki-laki yang tunduk pada Pasal 27 BW dan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian," ungkapnya.

Sementara dalam RUU KHUP, lanjut Yasonna, perzinahan adalah persetubuhan dengan orang yang bukan suami/isteri. Tindak pidana ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh suami/isteri, orang tua anak serta berlaku bagi semua orang. Kemudian, RUU KUHP, tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian.

"Perzinaan merupakan delik aduan dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (bukan masyarakat kota besar). Dalam RUU KUHP pengaduan dibatasi, hanya oleh orang-orang yang paling terkena dampak dan tidak dikaitkan dengan perceraian," tandas Yasonna.


Komentar Pembaca
Ditolak UGM, UAS Tenang: Kalo Saya Marah, Umat Meledak!

Ditolak UGM, UAS Tenang: Kalo Saya Marah, Umat Meledak!

PendidikanSelasa, 15 Oktober 2019 | 12:47

 Kebakaran Hebat Terjadi di Dekat Rumah Kapolri

Kebakaran Hebat Terjadi di Dekat Rumah Kapolri

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 16:37

Ternyata Rumah Milik Ortu Kapolri Ikut Terbakar

Ternyata Rumah Milik Ortu Kapolri Ikut Terbakar

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 20:59

Api Berhasil Dipadamkan, Rumah Kapolri Selamat

Api Berhasil Dipadamkan, Rumah Kapolri Selamat

Tentang SumselSelasa, 15 Oktober 2019 | 17:14

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

PolhukamKamis, 17 Oktober 2019 | 05:55