Menag Lukman: Tidak Ada Penghapusan Sejarah Islam di UU Pesantren

Pendidikan  JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019 | 08:55 WIB | Ida Iryani

Menag Lukman: Tidak Ada Penghapusan Sejarah Islam di UU Pesantren

MoeslimChoice | Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah pelajaran pendidikan agama akan lenyap pasca Rancangan Undang-Undang Pesantren mendapat pengesahan menjadi UU. Sebelumnya RUU tersebut telah disepakati para anggota Panja di DPR RI dan tinggal dibawa ke paripurna untuk pengesahan.

Lukman juga menyangkal tudingan bahwa melalui UU Pesantren akan terjadi penghilangan sebagian materi sejarah Islam. Antara lain yang menyangkut peperangan atau kekerasan.

"Tidak ada (penghapusan). Tidak benar sama sekali. Jadi tidak ada materi sejarah Islam yang dihapuskan, tidak ada," jelasnya usai peringatan Hari Pesantren Nasional di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 19/9/19.

Menag menyampaikan, selama ini dalam materi sejarah Islam isinya selalu berkaitan dengan peperangan. Materi seperti ini, dia bilang, dapat menimbulkan kesan sejarah Islam hanya berisi peperangan sehingga akan dilengkapi.

"Ini yang akan kita lengkapi dengan mengisi bagian-bagian penting dari sejarah Rasul yang sesungguhnya tidak hanya diisi perang saja tapi justru waktu yang dijalani oleh Rasul itu lebih banyak digunakan untuk membangun peradaban," sambung Lukman.

Dalam materi akan ditambahkan bahwa Islam lahir untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan demikian anak-anak akan memahami Nabi Muhammad sebagai sosok yang penuh kedamaian dan penuh kasih sayang.

"Sebagaimana kenyataannya dilalui oleh beliau tidak hanya peperangan. Jadi tidak menghilangkan peperangan-peperangan, tidak bisa dipisahkan dari bagian sejarah Rasul, sejarah Islam, tapi itu bukan satu-satunya itu poinnya," ujar politikus PPP ini.

Pemerintah dan DPR berhasil menyepakati seluruh RUU Pesantren. Seluruh perwakilan fraksi juga telah menandatangani persetujuan untuk pemerintah.

"Tinggal kita menunggu kapan pimpinan DPR membawa RUU ke paripurna untuk disahkan dalam paripurna. Pimpinan DPR yang akan mengagendakan," tandas Lukman.


Komentar Pembaca