Nahrawi dan Moralitas Islam Nusantara

Oleh DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN (Founder Sabang Merauke Circle)

Kajian  KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 | 12:10 WIB

Nahrawi dan Moralitas Islam Nusantara

Gaya Senam Islam Nusantara Menpora Imam Nahrawi

PERSIS tiga tahun lalu, di Semarang, Imam Nahrawi memimpin Senam Islam Nusantara (IN). Acara yang diprakarsai ketua cabang NU setempat ini digelar untuk terus mem-follow up gagasan IN yang ditelurkan PBNU, sebuah konsep Islam di mana ajaran Islam ini bersumber dari Islam yang lahir dan berkembang di Indonesia.

Saat ini, Nahrawi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi dengan perampokan harta negara lebih dari Rp 25 miliar.

Staf khusus Nahrawi sebelumnya sudah ditahan KPK dan saat ini dalam proses pengadilan atas kasus korupsi pembiayaan KONI (Komite Nasional Olahraga Indonesia).

Adik Nahrawi, yang juga tokoh IN di Jawa Timur, langsung meradang menuduh KPK sebagai lembaga zalim.

Ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga ini sebagai tersangka menjadikan semakin banyaknya tokoh-tokoh Islam Nusantara dicap sebagai koruptor.

Sebelumnya kita melihat penangkapan dilakukan terhadap Romahurmuzy, dan Idrus Marham. Padahal mereka ini termasuk simbol sentral dalam isu Islam Nusantara tersebut.

Gagasan Islam Nusantara (IN) dicetuskan oleh beberapa tokoh muda asal Nahdatul Ulama, dengan maksud membangun kesadaran keislaman yang berakar dari Indonesia sendiri.

Selama ini perkembangan Islam yang dianggap semakin "berbau" arab, yang dicirikan sebagai pemuda-pemuda berjidat hitam, bercelana cingkrang, baju koko, jenggot panjang, istri berjilbab penuh, dan lainnya, dianggap terlalu dominan di ruang publik.

Selain mengatakan Islam jenis itu kearab-araban, mereka (IN) juga menuduh adanya paham radikalisme dan wahabiisme yang coba menjadikan Indonesia berpotensi menjadi negara-negara kacau seperti di Suriah dan Timur Tengah lainnya.

Dengan menghadirkan Islam Nusantara maka diharapkan jati diri bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang harmonis dan jauh dari kekerasan dan saling fitnah.

Tentu saja adalah hak sebuah komunitas atau lapisan sosial masyarakat kita merepresentasikan diri dalam suatu konsep gerakan.

Kita melihat tokoh-tokoh muda asal NU ini mereproduksi gagasan Islam Nusantara sangat serius untuk mampu memunculkan suatu kebanggaan pada sejarah yang berjejak pada perjuangan leluhur mereka.

Beberapa hal seperti Hari Santri dan Fatwa Jihad menjadi bagian jejak sejarah yang diklaim dan akhirnya muncul sebagai bagian penting dari sejarah kebangsaan kita.

Tokoh-tokoh IN ini adalah tokoh sentral asal NU dari kalangan muda, termasuk Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, Ulil Absar Abdalla, dan lainnya.

Sebaliknya, beberapa tokoh mudah asal NU yang tidak ingin masuk dalam tema Islam Nusantara ini, masuk pada gagasan NU Garis Lurus.

Dengan banyaknya tokoh-tokoh utama IN yang berilian menjadi tersangka koruptor, pertanyaan kemudian muncul, apakah value atau nilai Islam yang ditawarkan IN ini? Menjadikan hari santri, misalnya, mungkin penting dari sisi presence (kehadiran) namun untuk apa sebuah kehadiran jika tidak menawarkan nilai dan gagasan?

Dahulu kala, misalnya, ketika Tjokroaminoto melahirkan gerakan baru, Serikat Islam, dia menawarkan sebuah gagasan reposisi kaum pribumi dan pedagang muslim dalam struktur sosial kita.

Belanda yang membangun hirarki di atas, Cina di tengah dan pribumi Islam sebagai "anjing-anjing" (de Honden) dilawan oleh gerakan Serikat Islam (SI).

SI berhasil membangun jutaan basis massa melawan Belanda dan Tjokroaminoto berhasil melahirkan kader-kader bangsa, termasuk Soekarno.

Kehadiran Islam Nusantara tentu perlu diapresiasi dalam rangka konsolidasi sebagai komunitas rakyat kita dalam warna kehidupan yang bersifat historis. Apalagi ancaman radikalisme internasional memang mempunyai fenomena.

Namun, sebuah gagasan harus diimbangi dengan kemampuan menunjukkan kepeloporan. Terutama dari nilai perjuangan dan keadilan yang ingin diikuti mayoritas rakyat kita.

Pencanangan Senam Islam Nusantara tentu saja bukan sebuah gagasan besar, jika masalah moral pemerintahan bersih, ketokohan anti korupsi, kemiskinan, keadilan sosial, kejahatan oligarki modal, yang justru jadi isu atau masalah utama yang harus dipecahkan.

Di sinilah sebenarnya letak pertanyaan kita tentang Islam Nusantara, apa gagasan nilai mereka?

Bagaimana, misalnya, sikap mereka melihat isu korupsi? Tentu di samping berbagai isu kerakyatan lainnya.

Jika Islam Nusantara gagal mengedepankan isu-isu pokok ini, maka maksud baik kehadiran Islam Nusantara akan menjadi pertanyaan besar ke depan. [yhr]


Komentar Pembaca