Bandara Kertajati Nunggak PBB Rp 6,4 Miliar

Daerah  JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 12:10 WIB

Bandara Kertajati Nunggak PBB Rp 6,4 Miliar

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka

MoeslimChoice | Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, baru mencapai 64,71 persen atau sebesar Rp 42,7 miliar dari total nilai tagihan sekitar Rp 66 miliar.

Tagihan terbesar untuk kategori perusahaan berada di PT BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) Kertajati yang mencapai Rp 6,4 miliar, serta tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Rp 2 miliar).

PT BIJB, hingga September ini, belum melunasi PBB yang sudah menjadi aset perusahaan atas tagihan tahun 2019 sebesar Rp 6,4 miliaran. Tunggakan ini terbesar untuk skala perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Lalan Suherlan, pihaknya telah melakukan penagihan kepada perusahaan pengelola bandara tersebut.

Jawabannya, manajemen perusahaan mengajukan perpanjangan waktu pembayaran hingga bulan Oktober mendatang.

“Kalau lahan tanah milik Provinsi Jawa Barat informasinya, PBB baru akan (dialokasikan) di APBD Perubahan Pemprov Jawa Barat,” ungkap Lalan.

Penagihan PBB terhadap lahan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat, menurut Lalan, dilakukan sehubungan lahan tanah tersebut diperuntukan bagi kawasan komersial, yakni perluasan BIJB serta kawasan bisnis lainnya.

“Jadi kenapa itu ditagih, karena lahan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan bisnis, adanya juga satu hamparan dengan bandara sekarang,” kata Lalan.

Dijelaskan Lalan, tunggakan PBB terbesar lainnya saat ini berada di masyarakat, yang nilai persentasenya masih sekitar 39 persen.

Nilai tunggakan tertinggi berada di masyarakat Majalengka wilayah Utara, sementara masyarakat wilayah selatan relatif kecil bahkan sebagian desa sudah lunas.

Kondisi ini diduga karena nilai NJOP untuk wilayah Majalengka bagian selatan relatif lebih kecil dibanding wilayah Utara, serta kepemilikan tanah perorangan juga luasnya relatif lebih kecil.

Malah, NJOP di Kecamatan Malausma dan Lemahsugih masih ada yang bernilai Rp 7.000 per meter persegi. Sebaliknya, untuk wilayah Kertajati, Jatitujuh, Ligung, dan sekitarnya, jauh di atas itu.

Menyinggung pengakuan sejumlah masyarakat yang belum menerima ganti rugi tanah yang kini dipergunakan oleh pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan, dan mereka masih membayar PBB, Lalan disertai stafnya, Agus, menyebutkan, pihaknya sudah meminta pemerintah desa untuk segera menghapus SPPT tersebut.

Karena, kepemilikan tanah sudah beralih menjadi milik PT LMS, sehingga PBB menjadi tanggungjawab perusahaan pengelola tol.

Nilai tagihan PBB untuk ruas tol yang berada di Majalengka sendiri mencapai Rp 2 miliar, dan itu telah dilunasi perusahaan. [yhr]


Komentar Pembaca