Rusun Buat Masyarakat Miskin di Ibukota Baru

Nasional  KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 14:05 WIB

Rusun Buat Masyarakat Miskin di Ibukota Baru

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

MoeslimChoice | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, pemerintah kemungkinan akan membangun rumah susun (rusun) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di ibukota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Setelah rusun dibangun, MBR bisa mengajukan kepemilikan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang berlaku di program satu juta rumah.

Skema FLPP menawarkan bunga cicilan yang lebih rendah dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional dan syariah.

Selain itu, nominal cicilan biasanya lebih rendah dan bersifat tetap sampai masa cicilan alias tenor berakhir.

Hanya saja, ada batasan gaji pemohon yang dilihat oleh pemerintah. Saat ini, batasan gaji pemohon FLPP sekitar Rp 3 juta sampai Rp 7 juta per bulan.

"Ini bukan diberi, tapi kemungkinan seperti rusun dengan fasilitas FLPP. Tidak (rumah tapak)," ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Kendati begitu, Basuki belum bisa memberi perkiraan berapa banyak rusun yang akan disiapkan untuk menjadi hunian para MBR di ibu kota baru.

Namun, ia memperkirakan jumlah hunian akan lebih banyak dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah tugas ke ibu kota baru.

"Kalau ASN kan sekitar 800 ribu orang, kalau dikalikan berapa, satu keluarga butuh berapa dalam tanda kutip services (penyedia jasa), mungkin 3-5 orang dikalikan saja," jelasnya.

Menurutnya, kandidat yang masuk tipe MBR merupakan pekerja di warung makan, restoran, pom bensin, dan lainnya.

"Pasti ada dari masyarakat sekitar, pasti dia butuh rumah," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan terus berkoordinasi dengan Menteri PUPR terkait kebutuhan lahan untuk hunian MBR.

Kendati begitu, Sofyan belum bisa membagi perkiraan hitungan berapa luasan lahan yang sekiranya dibutuhkan untuk membangun hunian bagi MBR.

"Perencanaannya masih di Menteri PUPR. Sedang dihitung juga oleh Bappenas, seberapa banyak yang akan pindah dan yang butuh hunian di sana," katanya kepada wartawan.

Sebelumnya, Sofyan mengatakan pemerintah akan menjual pemanfaatan lahan di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur dengan harga nol rupiah per meter. Syaratnya, lahan tersebut digunakan untuk mendirikan rumah bagi MBR.

"Bisa harga dari nol rupiah untuk rumah kepentingan orang miskin sampai harga yang sesuai dengan biaya pengembangan, karena negara tidak cari keuntungan di situ," terangnya. [yhr]


Komentar Pembaca