Terkait Suap Impor Bawang, KPK Periksa Marketing PT Indocev Money Changer

Hukum  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 | 19:00 WIB

Terkait Suap Impor Bawang, KPK Periksa Marketing PT Indocev Money Changer

Moeslimchoice - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Marketing PT Indocev Money Changer, Siti Zulfah. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan impor bawang.
 
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka INY (anggota DPR I Nyoman Dhamantra),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Penyidik juga memanggil dua saksi dari pihak swasta, yakni Achmad Syafiq dan Indiana. Keterangan ketiganya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan politikus PDI Perjuangan tersebut.

KPK menetapkan Dhamantra sebagai tersangka bersama lima orang lainnya. Mereka yakni pengusaha Mirawati Basti dan empat pihak swasta Elviyanto, Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.
 
Dhamantra diduga meminta fee Rp3,6 miliar untuk membantu Chandry, dan Doddy mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan), serta surat persetujuan impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). Keduanya terlebih dulu bertemu Mirawati, serta swasta Elviyanto guna memuluskan urusan impor itu.
 
Dalam kesepakatan itu, Dhamantra mematok komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. Kuota impor bawang putih untuk 2019 sebesar 20 ribu ton.
 
Dhamantra diduga baru menerima uang Rp2 miliar dari kesepakatan itu. Uang itu diterimanya melalui rekening transfer money changer.
 
Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai penyuap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima sogokan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Ang)


Komentar Pembaca