Kemenkeu Bersikeras Premi BPJS Mandiri Naik 100 Persen

Ekonomi  SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 | 10:19 WIB

Kemenkeu Bersikeras Premi BPJS Mandiri Naik 100 Persen

Ilustrasi

MoeslimChoice | Kementerian Keuangan menegaskan, kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan tidak bisa dihindari.

Alasannya, defisit terbesar disebabkan tunggakan iuran peserta mandiri, yakni Rp 15 triliun selama 2016-2018.

"Agar program JKN yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Melalui surat terbuka soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di media sosial, dia menjelaskan, sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri mencapai Rp 8,9 triliun. Namun, total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun, atau memiliki rasio 313%.

Pada akhir tahun anggaran 2018, ujar dia, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7%. Artinya, 46,3% dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.

Ia mengungkapkan, dengan rasio yang tinggi itu seharusnya kenaikan iuran tersebut mencapai lebih dari 300%.

Namun, pemerintah mengusulkan kenaikan iuran 100 persen untuk kelas I dan II, serta 65% untuk kelas III.

Ia menjelaskan, dalam mengusulkan kenaikan iuran itu, pemerintah mempertimbangkan tiga hal, yakni kemampuan peserta dalam membayar iuran, upaya memperbaiki keseluruhan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga terjadi efisiensi, dan gotong royong dengan peserta pada segmen lain.

Apabila ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, kata dia, peserta tersebut dapat melakukan penurunan kelas, dari kelas I menjadi kelas II atau kelas III; atau dari kelas II turun ke kelas III.

Khusus untuk peserta mandiri kelas III, lanjut dia, akan naik menjadi sebesar Rp 42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

"Bahkan bagi peserta mandiri kelas III yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos yang iurannya dibayarkan Pemerintah," ucapnya.

Nufransa menambahkan, kenaikan iuran itu tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu.

Saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sedangkan sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya, iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Sementara itu, untuk pekerja penerima upah, baik aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, TNI, Polri dan pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Nufransa menambahkan, setiap tahun program JKN mengalami defisit. Pada 2014, angka defisitnya mencapai Rp 1,9 triliun.

Kemudian naik menjadi Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018).

Untuk mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun (2015) dan Rp 6,8 triliun (2016), serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).

"Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun pada tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020, lalu Rp 56 triliun pada 2021," imbuhnya.

Anggaplah pandangan orangnya Menkeu Sri Mulyani itu benar. Bahwa tingkat keaktifan peserta mandiri turun hingga 53,7% pada akhir 2018. Atau sebanyak 46,3% dari total peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak pembayaran.

Artinya, jelas daya bayar atau kemampuan keuangan mereka tengah dirundung masalah. Celakanya, ketika pemerintah menaikan iuran atau premi hingga 100%, mereka jelas semakin tidak mampu membayarnya.

Lalu, apa gunanya premi naik kalau begitu? Dan, bukankah negara harus hadir untuk menjamin seluruh rakyatnya hidup sehat? [yhr]


Komentar Pembaca
BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

PolhukamKamis, 17 Oktober 2019 | 05:55

<b>Kabinet Jokowi</b> | Satu Kepala Daerah Jadi Menteri

Kabinet Jokowi | Satu Kepala Daerah Jadi Menteri

PolhukamRabu, 16 Oktober 2019 | 12:51

Purna Tugas Sebagai Mendikbud, Muhajir Puji Jokowi Setinggi Langit
 Kebakaran di Kampung Kapolri, Hanya Menyisakan Baju Di Badan

Kebakaran di Kampung Kapolri, Hanya Menyisakan Baju Di Badan

Tentang SumselRabu, 16 Oktober 2019 | 14:12

 Biar Muratara Makin Aman, Ini Solusi Dari HD

Biar Muratara Makin Aman, Ini Solusi Dari HD

Tentang SumselSabtu, 19 Oktober 2019 | 14:47

Pameran Dagang Internasional “Trade Expo Indonesia” Digelar di ICE BSD
Wahana Baru “Snowbay Kids  Pool” Baru Saja Diluncurkan
Kaisar Naruhito Mulai Bertakhta di Jepang

Kaisar Naruhito Mulai Bertakhta di Jepang

InternasionalSelasa, 22 Oktober 2019 | 08:27

Gempa Magnitudo 5.5 Guncang Mentawai

Gempa Magnitudo 5.5 Guncang Mentawai

DaerahSelasa, 22 Oktober 2019 | 07:34

Gerindra Merapat, Relawan Jokowi Gelisah

Gerindra Merapat, Relawan Jokowi Gelisah

PolhukamSelasa, 22 Oktober 2019 | 07:30