Disertasi Zina Halal | Jokowi Didesak Copot Rektor UIN Suka

Pendidikan  RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 13:05 WIB

<b>Disertasi Zina Halal</b> | Jokowi Didesak Copot Rektor UIN Suka

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi

MoeslimChoice | Disertasi Abdul Aziz, mahasiswa doktoral UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta, disorot masyarakat luas.

Disertasi Abdul Aziz yang jadi persoalan terkait pemikiran intelektual muslim Suriah, Muhammad Syahrur, tentang konsep milk al-yamin.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, menanggapi polemik tersebut. Ia mengingatkan, sebagai institusi pendidikan dan ilmiah, semestinya UIN Sunan Kalijaga bisa cermat terhadap disertasi Abdul Aziz.

"Sebagai lembaga akademisi dan lembaga ilmiah, seharusnya UIN Sunan Kalijaga mampu memahami dengan cermat dinamika yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia dalam hal perilaku seks dan pernikahan," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2019).

Ia menjelaskan, dinamika masyarakat Indonesia dalam perilaku dan hubungan seks saat ini berkembang dengan pesat.

Salah satunya terkait perilaku seks bebas di luar nikah yang dilakukan kaum remaja sampai dewasa.

Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat pelakunya yang melakukan perekaman adegan tersebut.

"Hal ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila," kata Sodik.

Dia menambahkan, keresahan dan ketakutan saat ini menghantui para orangtua, pendidik, tokoh agama.

Kebebasan seks dikhawatirkan akan meluas bila tak diredam. Hal ini harus dipahami semua pihak.

Menurut dia, dengan kejadian disertasi Abdul Aziz ini, maka Rektor, Direktur Pascasarjana, dan Promotor dari Abdul Azis telah melakukan kebodohan.

Maka itu, UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademis, lembaga ilmiah, gagal  memahami tiga dinamika dan kekhawatiran masyarakat.

"Akibatnya UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan ilmiah yang menambah maraknya budaya seks bebas yang bertentangan dengan nilai Pancasila serta menambah keresahan, kekhawatiran dan ketakutan orangtua atau masyarakat akan budaya seks bebas di luar nikah," kata Sodik.

Menurut dia, jika Rektor, Direktur Pascasarjana dan Promotor yang cerdas serta peka, UIN Sunan Kalijaga seharusnya melakukan kegiatan ilmiah untuk mencegah budaya seks bebas.

"Kebodohan dan kegagalan pimpinan UIN Sunan kalijaga dalam memahami dinamika perilaku seks bebas yang bertentangan dengan Pancasila serta nilai agama dan budaya rakyat Indonesia tidak kalah bahayanya dengan kegagalan dalam memahami paham radikalisme yang dicurigai berkembang di kampus kampus," kata Sodik.

Ia melanjutkan, atas dasar kebodohan dan kegagalan tersebut, maka Presiden melalui Menteri Agama diminta mencopot Direktur Pascasarjana dan Rektor UIN Sunan Kalijaga.

Kata dia, figur pengganti yaitu dengan guru besar, yang kredibel dari sisi akedemis, tapi mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang tinggi kepada Pancasila serta moral bangsa Indonesia.

"Menyampaikan apresiasi kepada MUI atas penjelasan dan pernyataan sikapnya, serta mengajak para akedemisi, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pemerintah, legislator dan aparat penegak hukum," kata Sodik.

Sebelumnya, disertasi Abdul Aziz, mahasiswa  doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat heboh.

Dalam disertasinya, ia menerapkan pemikiran intelektual muslim Suriah, Muhammad Syahrur.

Syahrur menafsirkan konsep milk al-yamin yang tak hanya berlaku dalam sistem perbudakan. Tapi juga dalam kehidupan saat ini  di mana zina diperbolehkan secara non-marital, di mana nikah hanya untuk kepuasan seksual.

Disertasi ini diuji dua promotor dan lima penguji pada 28 Agustus 2019. Mereka terdiri dari tiga profesor dan empat doktor.

Selain Prof Khoiruddin Nasution dan Dr.phil. Sahiron MA, penguji lainnya adalah Dr Alimatul Qibtiyah.

Para penguji menyampaikan kritik dan dibeberkan dalam rilis tertulis tiga hari setelah disertasi diujikan.

Alimatul Qibtiyah dalam rilis tersebut mengkritisi disertasi pemikiran Syahrur itu dari perspektif gender.

Menurutnya, pemikiran Syahrur terkait milk al-yamin dari kacamata gender sangat problematis.

Sebab, perspektif yag digunakan lebih menekankan kriteria perempuan yang boleh 'dinikahi' secara non marital, di mana nikah hanya untuk kepuasan seksual.

Namun tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap istri pertama, kesehatan, reproduksi, hak-hak anak dan hak-hak perempuan dari pernikahan non maritalnya.

Sementara itu, hakikat pernikahan yang dipahami jumhur ulama yakni perjanjian yang sakral dan kuat dan berdasar konsep kesalingan, tidak sekadar menghalalkan hubungan seksual. Karenanya pernikahan non marital tidak sesuai dengan pemahaman kebanyakan ulama. [yhr]


Komentar Pembaca