Tegas! PKS Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Polhukam  SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 04:00 WIB

Tegas! PKS Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Moeslimchoice- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menuai penolakan. Tidak hanya dari kalangan aktivis, penolakan juga datang dari para politisi di parlemen.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini bahkan meminta kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen itu diurungkan. Pasalnya menurut dia, kenaikan itu pasti sangat membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan  iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," tegas Jazuli kepada wartawan, Minggu (1/9/2019).

Perlu diketahui, tak tanggung-tanggung, untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kenaikannya mencapai 100 persen di hadapan rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI dan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

Terkait itu, Jazuli yang juga Anggota Komisi I DPR ini menilai kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini semestinya melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini apalagi kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri. Apalagi kepala keluarga yang menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang. 

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Diantara upayanya menurut Jazuli, pemerintah dan Pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

"Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," pungkas Jazuli.


Komentar Pembaca