Politisi PKS Ini Tolak Tuntutan Warga Papua Soal Pembubaran Banser

Nasional  MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 22:00 WIB

Politisi PKS Ini Tolak Tuntutan Warga Papua Soal Pembubaran Banser

Moeslimchoice - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Yorrys Raweyai.

Pernyataan tersebut terkait tuntutan masyarakat dan dalam pertemuan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kamis, (22/8/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Yorrys mengklaim masyarakat dan mengajukan tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa dari Tanah Jawa kembali ke.

2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa.

3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah , biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri,"

5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa.

6. Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west kepada rakyat .

7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.

Menurut Hidayat, jika benar masyarakat dan mengajukan tujuh tuntutan tersebut, maka hal itu tak boleh dianggap sepele. Presiden Joko Widodo harus menyikapi persoalan tersebut untuk menghadirkan keadilan dan kedaulatan NKRI.

"Bila benar demikian, itu tuntutan-tuntutan serius. Presiden Jokowi, yang dimenangkan mutlak di dan Barat, harus sikapi sebagai Presiden untuk hadirkan keadilan dan kedaulatan NKRI," tulis Hidayat melalui akun twitter @hnurwahid, Minggu (25/8/2019).

Secara tegas, Hidayat mengatakan tuntutan masyarakat dan tersebut, harus ditolak. "Tuntutan mereka untuk bubarkan Banser, yang bela NKRI dan komitmen pada payung hukum juga layak DITOLAK," ujar Hidayat. 

 


Komentar Pembaca