BPK Dorong Polri dan Kejagung Tindak Pengusaha Sawit ‘Nakal’

Ekonomi  SABTU, 24 AGUSTUS 2019 | 12:10 WIB

BPK Dorong Polri dan Kejagung Tindak Pengusaha Sawit ‘Nakal’

Ilustrasi

MoeslimChoice | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada pemerintah agar melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung untuk turut serta membenahi industri kelapa sawit dalam negeri.

Hasil audit BPK menemukan, banyak pelaku usaha di industri kelapa sawit melanggar undang-undang (UU).

Temuan ini berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK atas perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Audit tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan kebijakan dan ketentuan internasional.

BPK menyatakan, masih ada jutaan hektare lahan sawit yang bermasalah.

Area lahan perkebunan yang disinyalir bermasalah itu tersebar di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat.

"Kami melihat, semua (pelanggaran) ada di situ dan semua pemain besar," ujar Rizal Djalil, Anggota IV BPK usai rapat terbatas dengan pemerintah dan direksi perusahaan sawit untuk penyampaian hasil pemeriksaan, Jumat (23/8/2019).

Namun Rizal tak memerinci detail luas perkebunan kelapa sawit yang bermasalah.

Yang terang, pelanggaran pengusaha sawit meliputi belum ada hak guna usaha dan banyak perusahaan yang belum membangun lahan plasma.

Lalu, masih ada lahan perkebunan tumpang tindih dengan pertambangan.

Ada juga perusahaan yang menjalankan perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, taman nasional.

Rizal optimistis, jika pemerintah menindaklanjuti masalah ini, bakal mendorong penerimaan negara. Selain itu, industri sawit juga akan memiliki citra yang baik. [yhr]


Komentar Pembaca