BPOM Larang Pelabelan Liar ‘Palm Oil Free’

Kesehatan  JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 | 10:08 WIB

BPOM Larang Pelabelan Liar ‘Palm Oil Free’

Kemendag tertibkan produk-produk berlabel 'palm oil free' yang langgar prosedur

MoeslimChoice | Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung, menegaskan, produk bebas sawit atau palm oil free harus berdasarkan proses lebih lanjut oleh BPOM.

Hal itu diterangkannya saat melakukan sidak ke beberapa pusat perbelajaan di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Kalau terkait produk tersebut bebas sawit atau sehat itu harus ada proses lebih lanjut dan proses tersebut harus di BPOM. Sementara produk tersebut diproses PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan," jelas Ojak.

Berdasarkan laporan yang diterima Kemendag, ada produk UMKM mengklaim bahwa produknya berlabel palm oil free.

Dan dari konferensi pers yang dilakukan BPOM, Kemendag dan Kemenperin serta asosiasi sawit, BPOM mengeluarkan imbauan pelarangan label palm oil free.

"Kita menindaklanjuti preskon dari Badan POM yang di situ ada Kemendag, Kemenperin, asosiasi sawit, dan ada dari perkebunan. Dari Badan POM mengeluarkan imbauan bahwa penggunaan labeling palm oil free dalam kemasan produk tidak sesuai aturan", imbuhnya.

Produk dengan label palm oil free harus berdasarkan proses dan izin BPOM. Sementara sejauh ini, UMKM sendiri hanya mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan dengan adanya izin PIRT.

Ojak juga menegaskan, hal tersebut memang telah melanggar regulasi yang ada. Akan tetapi, belum ada sanksi atas pelanggaran tersebut. Kemendag dan institusi terkait lainnya akan memberi edukasi kepada pelaku UMKM.

Ke depannya, baik Kemendag dan BPOM akan menerapkan sanksi sesuai regulasi yang ada. Kemendag akan terus mengawasi hal tersebut.

"Nah, makanya kemarin kita ada pengambilan sampel juga nanti kita coba untuk melakukan uji. Jadi kalau dia memang tidak sesuai kenyataan juga dapat dikenakan sanksi. Dan kalau terkait dengan label pangan Badan POM nanti yang akan memberi sanksi sesuai aturannya" pungkasnya.

Dalam sidak tersebut, Kemendag dan Aprindo masih menemukan adanya pelabelan palm oil free pada produk UMKM.

Kemendag pun langsùng meminta kepada pihak retail untuk tidak memperdagangkan lagi produk tersebut. [yhr]


Komentar Pembaca