Pemerintah Akui, Pemindahan Ibukota Libatkan Dana Swasta

Nasional  SABTU, 17 AGUSTUS 2019 | 14:05 WIB

Pemerintah Akui, Pemindahan Ibukota Libatkan Dana Swasta

MoeslimChoice | Pemindahan ibukota Indonesia akan melibatkan pihak swasta. Pemerintah sudah menegaskan bahwa total kebutuhan pemindahan ibukota sekitar Rp 466 triliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan, pemindahan ibukota yang diproyeksikan rampung pada 2045 ini dikerjakan oleh swasta.

"Maka bicaranya bukan kebutuhan anggaran, tapi kebutuhan investasi membangun pusat pemerintahan baru," ujar Bambang di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam Konferensi Pers Nota Keuangan 2020, Jumat (16/8/2019).

Bambang menyebut, kebutuhan investasi pemindahan ibukota yang bisa ditopang APBN hanya sekitar Rp 93 triliun.

Sisanya, yakni sekitar Rp 373 triliun, akan ditempuh melalui BUMN, dan swasta melalui KPBU.

"Investasi pusat ibukota baru di Kalimantan dengan luas kota 40.000 hektare, 1,5 juta penduduk, prediksi kebutuhan investasi kira-kira mencapai Rp 500 triliun," tuturnya.

Dia menegaskan, pemindahan ibukota akan bertumpu dari pendanaan non-APBN.

"Jadi 2020 ini persiapan ibukota baru, lokasi persis sudah ditentukan," ungkapnya.

Dia menyebut salah satu upayanya melalui kerjasama pemanfaatan aset di wilayah ibukota baru maupun di wilayah ibukota lama yakni DKI Jakarta.

"Tahun ini penyiapan master plan, urban design, legal hukum untuk status tanah dan UU di DPR serta penyiapan lahan," terangnya. [yhr]


Komentar Pembaca