Din Syamsuddin: Pemerintah agar Adil Soal SKT FPI

Polhukam  KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 | 07:15 WIB | Warni Arwindi

Din Syamsuddin: Pemerintah agar Adil Soal SKT FPI

MoeslimChoice | Pemerintah hendaknya adil dalam membuat keputusan terhadap perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Konstitusi harus jadi pijakan dalam setiap mengambil kebijakan.

Begitu kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations di Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 7/8/19.

Din bilang negara harus bersikap adil dalam menangani penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, tidak hanya condong pada kelompok Islam saja. "Jangan sampai pemerintah otoriter, represif, dan melanggar konstitusi itu," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, harus memberi jaminan pada kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun di sisi lain, ormas juga harus menaati konstitusi yang ada. Jangan sampai melenceng dari ajaran Pancasila.

Din mengatakan bahwa negara harus bersikap adil dalam menangani penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, tidak hanya condong pada kelompok Islam saja.

"Banyak paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ketidakadilan itu bertentangan dengan Pancasila sila kelima," kata Din.

Din menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta menangani penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila secara berkeadilan.

"Lakukanlah secara berkeadilan, jangan secara otoriter, itu adalah bentuk kezaliman," katanya.


Komentar Pembaca