Gerindra Ngarep Ketua MPR

Polhukam  RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 23:00 WIB

Gerindra Ngarep Ketua MPR

Moeslimchoice - Keinginan Gerindra duduki kursi Ketua MPR RI untuk lima tahun ke depan rupanya tak sekadar selentingan. Yang terbaru, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku sangat berharap agar fraksi-fraksi DPR RI bisa menyepakati pihaknya menempati kursi RI 5 tersebut.

Fadli menilai partai yang diketuai Prabowo Subianto itu berhak mendapatkan posisi tersebut. Pasalnya Gerindra mendapatkan perolehan suara nasional kedua terbesar di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, tepat di bawah PDI Perjuangan yang menang dengan hampir 20 persen suara.


"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra (dapatkan posisi Ketua MPR RI), sebagai partai kedua dalam perolehan dan saya kira itu yang kita ingin harapkan," ujar Fadli ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). 

Fadli pun mengaku optimis harapannya bisa terwujud, sebab masih ada waktu dua bulan jelang pemilihan paket pimpinan MPR. Selama selang waktu tersebut, tuturnya, Gerindra akan aktif melakukan komunikasi dan silaturahmi politik dengan seluruh fraksi. "Jadi pasti akan berbicara dan akan duduk. Semua (fraksi) lah kita jajaki," katanya.

Untuk diketahui, pimpinan MPR periode 2019-2024 akan dipilih melalui sistem paket. Fraksi-fraksi dari koalisi pemerintah berhak mengadakan musyawarah mufakat demi mendapatkan nama pimpinan MPR.

Sementara itu, perebutan kursi ketua MPR memang semakin panas. Tercatat ada lima partai politik yang ingin menempatkan kadernya sebagai penerus Zulkifli Hasan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Demokrat, PDI Perjuangan, dan Golongan Karya.

Dari kelimanya, PKB dan Golkar-lah yang mengotot untuk mendapatkan amanah tersebut. Golkar merasa berhak sebab mendapat suara yang tinggi dalam Pileg, yakni berada di posisi ketiga. Sedangkan PKB merasa sosok sang Ketua Umum, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin lah yang paling tepat mengisi posisi ketua MPR.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut jabatan pimpinan MPR harus diisi seimbang antara koalisi dan oposisi. Sebab, menurutnya, MPR merupakan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi cerminan bagi seluruh komponen kelompok politik.(Ang)


Komentar Pembaca