Gus Sholah dan Pesantren Tebu Ireng Hirau Industri Halal

Ekonomi Syariah  SELASA, 30 JULI 2019 | 08:05 WIB | Ilham Akbar

Gus Sholah dan Pesantren Tebu Ireng Hirau Industri Halal

MoeslimChoice | Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah mengatakan, Indonesia harus serius menangkap peluang industri halal. Malah ia berharap industri halal nasional dapat berperan dalam meningkatkan ekspor produk Indonesia.

“Hampir 60 persen perputaran ekonomi syariah dunia ada di Asia Pasifik, dan Indonesia harus serius menangkap peluang industri halal ini,” ujarnya saat membuka acara 'Dialog Ulama dan Umara dalam Strategi Penerapan Jaminan Produk Halal untuk Indonesia' di Aula H Achmad Bachir, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 27/7/19.

Dialog yang digelar di Pondok Pesantren yang didirikan oleh pahlawan nasional KH Hasyim Asy’ari itu dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI Sukoso dan Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy’ari KH Imam Prayoga. Dialog ini digelar atas kerja sama BPJPH Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Yayasan Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.

Ratusan peserta hadir dalam dialog di pesantren terkemuka Jawa Timur itu. Di antara yang hadir adalah para alim ulama dan tokoh masyarakat, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, para pegiat halal, serta para santri dan mahasiswa di Jawa Timur.

Peluang Indonesia dalam industri produk halal memang besar. Berdasarkan data dalam sidang tahunan Islamic Chambers of Commerse, Industry and Agriculture (ICCA) pada 2018 perdagangan produk halal dunia mencapai USD2,8 triliun. Jumlah yang besar ini tentu masih bisa terus bertambah seiring pertumbuhan industri dan perdagangan global dengan konsep free trade (perdagangan bebas) saat ini.

Sedangkan menurut Global Islamic Index, hingga saat ini Indonesia masih mengimpor sebesar USD171 miliar untuk memenuhi beragam produk halal di dalam negeri. “Jadi, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara eksportir produk halal dunia,” tegas Gus Sholah.

Dia bilang, Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dunia dalam sertifikasi halal. Adanya BPJPH yang telah dibentuk sebagai pengamalan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) akan membawa pengaruh penting dalam perkembangan industri halal di Tanah Air.

“BPJPH akan memunculkan semangat baru untuk membangun dan memajukan industri halal di Indonesia,” sambungnya.

Gus Sholah menilai, setelah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH akan memainkan peran penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Di samping sebagai perwujudan perlindungan negara bagi masyarakat akan jaminan produk halal, secara ekonomi juga akan memberikan keuntungan lewat industri dan perdagangan produk halal. Hal ini tentu akan meningkatkan penerimaan negara.

Guna menjawab tantangan dalam bidang industri dan perdagangan dalam kerangka penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH dapat mengoptimalkan perannya sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, BPJPH tentu harus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian terkait.

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 mengatur bahwa kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian terkait dimaksud adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, di antaranya dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan lainnya yang terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Sdangkan Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, JPH juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

“Dengan adanya standar halal, maka produk akan memiliki nilai tambah dan itu sangat penting dalam kancah ekonomi global yang penuh persaingan ini.” ujarnya.

Bicara standard, Imam Suprayoga mengatakan bahwa Al Qur’an memang mengajarkan kita untuk hidup dengan memiliki standar. “Jadi standar itu memang sudah sejak dulu. Hanya saja tidak semua (standar) itu tertulis. Pesantren itu sudah terbiasa berstandar sejak dulu.” jelasnya.

Tanpa adanya standar halal, tambahnya, umat Islam tak hanya khawatir jika produk mereka menjadi tak laku di pasaran. Namun yang lebih mengkhawatirkan, sebagai hamba Allah tidak akan mendapat keberkahan apabila produknya tidak halal, bahkan berbahaya karena melanggar larangan Allah SWT.

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini, UU JPH mengamanatkan bahwa masyarakat dapat berperan serta di dalamnya. Peran masyarakat ini dapat berupa peran dalam melakukan sosialisasi mengenai JPH, serta dalam mengawasi produk dan produk halal yang beredar di tengah masyarakat.

UU JPH juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. LPH merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Apabila LPH didirikan oleh masyarakat, maka ia harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang ada memiliki peran yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pendirian LPH sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU JPH. Di antaranya adalah harus memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal minimal 3 orang, dan memiliki laboratorium atau memiliki kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Terkait peran masyarakat ini, Imam mengatakan bahwa pesantren yang tersebar di tengah masyarakat tentu memiliki komitmen terhadap standar halal dan siap untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini. Pondok-pondok pesantren yang jumlahnya banyak di Indonesia merupakan kekuatan potensial dengan komitmen standar halal.

“Hanya saja, di pesantren ini kekurangan laboratorium. Sehingga perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi.” terangnya.

"Organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti misalnya Muhammadiyah dan NU juga perlu dilibatkan di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini. Apabila itu dihimpun maka saya kira ini akan menjadi kekuatan besar bangsa kita.” tambah Imam.


Komentar Pembaca