KPK Pertanyakan Logika TGPF Kasus Novel Baswedan

Polhukam  JUMAT, 19 JULI 2019 | 08:24 WIB

 KPK Pertanyakan Logika TGPF Kasus Novel Baswedan

Penyidik KPK Novel Baswedan

MoeslimChoice | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan logika Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan.  TGPF dinilai cacat logika saat menyebut Novel diduga telah melakukan excessive abuse of power atau telah dianggap menggunakan kewenangannya secara berlebihan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mengaku aneh dengan laporan TGPF tersebut.

"Nah, pertanyaannya dari mana tim gabungan pencari fakta tahu persepsi dari pelaku? Apakah TGPF sudah memeriksa terhadap pelaku sehingga mengambil kesimpulan itu," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 18/7/2019.  

"Atau hanya diambil sebagai kesimpulan yang dasarnya kita tidak tahu? Ini tidak terjelaskan kepada publik," imbuhnya.

Febri menegaskan, pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya dipastikan tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh TGPF. Sebut saja penanganan kasus KTP-El yang menjerat ketua MK Akil Mochtar, hingga kasus Buol dan lain-lain.

"Itu dilakukan tim, bahkan tidak hanya satu satgas dan tidak hanya di penyidikan, ada penyelidik dan penuntut. Semuanya sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada istilah exesive use of power yang dilakukan dalam proses itu," lanjutnya.

Ia menilai sikap TGPF ini seakan menempatkan Novel sebagai layaknya pihak yang melakukan serangan.

"Oleh karena itu kami sangat menyayangkan alih-alih kita mendapatkan titik yang lebih terang pelaku penyerangan Novel. Sekarang justru ada beberapa poin yang terkesan menyerang, atau menjadikan novel korban lebih dari satu kali. Jangan sampai ada isu yang membuat novel menjadi korban berkali-kali," demikian Febri.

Sebelumnya, TGPF menduga ada upaya penggunaan kewenangan secara berlebihan di balik penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.

"TPF menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan. Sekali lagi kami tekankan, akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Excessive abuse of power," kata tim pakar TGPF Nur Kholis.


Komentar Pembaca