Berkas SKT Belum Lengkap, Kemendagri Menunggu FPI Tanpa Batas Waktu

Nasional  JUMAT, 12 JULI 2019 | 05:55 WIB | Ida Iryani

Berkas SKT Belum Lengkap, Kemendagri Menunggu FPI Tanpa Batas Waktu

FPI di kawasan pasca bencana

MoeslimChoice | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan berkas persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan yang diajukan Front Pembela Islam (FPI). Namun Kemendagri masih menunggu kelengkapan berkas FPI tanpa batas waktu.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pengembalian dilakukan karena ada beberapa syarat pendaftaran SKT Ormas yang belum dipenuhi FPI.  Pengembalian berkas FPI telah dilakukan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA).

"Kami kembalikan, bukan menolak. Itu (berita Kemendagri menolak persyaratan FPI} hoaks. Kami mengembalikan untuk meminta FPI melengkapi persyaratan yang dianggap dan dinilai kurang," ungkap Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11/7/19 malam.

Dia menuturkan, memang proses pengembaliannya itu harus melalui ULA. Jadi, sambungnya, tak bisa diserahkan langsung kepada pihak FPI.

"Kan sekarang ini semuanya melalui elektronik, sistem. Nggak bisa orang per orang. Jadi seusai aturan itu melalui ULA, nanti dari situ diterima, dilanjutkan kepada komponen yang terkait. Kalau sudah selesai kita kembalikan ke situ. Karena kita tak bisa memberikan kepada yang bersangkutan," jelas Soedarmo.

"Ini mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri, kementerian lain juga, menyangkut pengurusan izin, tidak boleh orang ketemu orang," lanjut dia.

Salah satu berkas yang kurang dari FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai ormas agama, FPI harus memiliki rekomendasi dari Kemendag untuk mendapat SKT.

Berkas kedua adalah AD/ART. Soedarmo menyebut, AD/ART FPI belum ditandatangani saat diserahkan untuk mengurus SKT Ormas ke Kemendagri. "Kalau belum ditandatangani, kan itu belum sah AD/ART-nya. Padahal persyaratannya, untuk mendapatkan SKT itu harus ada AD/ART yang resmi, daftar kepengurusan. Pengajuan untuk mendapatkan SKT itu sudah ada, kemudian alamat sekretariat itu belum, belum dilengkapi," katanya.

SKT FPI di Kemendagri berlaku selama lima tahun dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. SKT diberikan kepada ormas yang belum berbadan hukum.


Komentar Pembaca
BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

BEM SI Jabodetabek-Banten Nekat Mau Aksi Demo Siang Ini

PolhukamKamis, 17 Oktober 2019 | 05:55

<b>Kabinet Jokowi</b> | Satu Kepala Daerah Jadi Menteri

Kabinet Jokowi | Satu Kepala Daerah Jadi Menteri

PolhukamRabu, 16 Oktober 2019 | 12:51

Purna Tugas Sebagai Mendikbud, Muhajir Puji Jokowi Setinggi Langit
 Kebakaran di Kampung Kapolri, Hanya Menyisakan Baju Di Badan

Kebakaran di Kampung Kapolri, Hanya Menyisakan Baju Di Badan

Tentang SumselRabu, 16 Oktober 2019 | 14:12

 Biar Muratara Makin Aman, Ini Solusi Dari HD

Biar Muratara Makin Aman, Ini Solusi Dari HD

Tentang SumselSabtu, 19 Oktober 2019 | 14:47

Pameran Dagang Internasional “Trade Expo Indonesia” Digelar di ICE BSD
Wahana Baru “Snowbay Kids  Pool” Baru Saja Diluncurkan
Kaisar Naruhito Mulai Bertakhta di Jepang

Kaisar Naruhito Mulai Bertakhta di Jepang

InternasionalSelasa, 22 Oktober 2019 | 08:27

Gempa Magnitudo 5.5 Guncang Mentawai

Gempa Magnitudo 5.5 Guncang Mentawai

DaerahSelasa, 22 Oktober 2019 | 07:34

Gerindra Merapat, Relawan Jokowi Gelisah

Gerindra Merapat, Relawan Jokowi Gelisah

PolhukamSelasa, 22 Oktober 2019 | 07:30