Sebelum Bersaksi Menteri Rini Belum Boleh Ketemu Sofyan Basyir

Hukum  SELASA, 25 JUNI 2019 | 09:35 WIB | Warni Arwindi

Sebelum Bersaksi Menteri Rini Belum Boleh Ketemu Sofyan Basyir

Sofyan Basyir

MoeslimChoice | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno masuk daftar yang kena tangkal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika menjenguk terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Sofyan Basir. Penangkalan ini terungkap dalam sidang perdana pembacaan dakwaan Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24/6/19.

Di akhir sidang, pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo mengajukan sejumlah permohonan kepada hakim. Ia meminta agar hakim mengizinkan Sofyan berobat di rumah sakit di luar rutan KPK.

Selain itu, ia juga mengajukan daftar tambahan orang-orang yang ingin menjenguk Sofyan di rutan. Namun, jaksa KPK menolak daftar yang diajukan Soesilo karena sejumlah nama yang diajukan berstatus saksi dalam perkara PLTU Riau-1.

"Nama-nama yang menjadi saksi tidak akan kami izinkan terlebih dahulu sebelum dia memberikan saksi di persidangan," kata jaksa KPK, Budhi Sarumpaet seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Budhi menjelaskan, sebelumnya KPK juga sempat menolak permohonan daftar pengunjung yang diajukan oleh pihak Sofyan. Di antaranya adalah Direktur Pengadaan Strategis-1 PT PLN Iwan Supangkat dan Rini Soemarno.

"Kami sampaikan itu di persidangan supaya tidak terjadi dengan penasihat hukum nantinya," kata Budhi.

Ketika ditanya apakah Rini akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Sofyan, Budhi tak menjawab tegas.  "Kami akan lihat kebutuhan dari persidangan ini," kata dia.

Advokat Soesilo menerima penolakan dari KPK itu, alasannya khawatir intervensi. "Itu sudah menjadi SOP KPK," katanya seusai sidang.

KPK mendakwa Sofyan Basir terlibat dalam perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1. KPK mendakwa mantan Direktur Utama BRI itu membantu mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan dinilai memfasilitasi pertemuan antara Eni dan Kotjo dengan sejumlah direktur PLN untuk mempercepat pengesahan kontrak kerja sama pembangunan pembangkit di Riau tersebut.


Komentar Pembaca