Hidden Agenda Dibalik Komposisi Panitia Seleksi KPK

Nasional  SABTU, 18 MEI 2019 | 09:17 WIB | Adhes Satria

Hidden Agenda Dibalik Komposisi Panitia Seleksi KPK

Moeslimchoice | Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan sembilan anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2019-2023 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54/P Tahun 2019, Jumat (17/05/2019)

“Dari nama-nama yang masuk sebagai anggota Pansel terdapat nama yang sebelumnya pernah menjabat Pansel 4 tahun lalu yang kinerjanya buruk dan menghasilkan komisioner yang buruk pula,” kata Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Gufroni, SH.,MH dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Lalu ada nama-nama yang terindikasi punya hubungan dekat dengan instansi kepolisian, sehingga bisa diduga penempatan nama-nama orang tersebut adalah upaya maksimal polisi untuk menguasai KPK. Maka kemungkinan besar unsur dari kepolisian akan banyak yang daftar sebagai calon pimpinan KPK. “Kita lihat saja nanti,” katanya.

“Kami menduga, penetapan nama-nama Pansel oleh Presiden diduga ada semacam hidden agenda untuk memasukkan satu kelompok untuk menguasai KPK sehingga bisa dikendalikan sepenuhnya.,” ungkap Gufroni.

Melihat komposisi Pansel ini disusun sedemikian rupa dengan mengambil orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan. “Sebagai masyarakat sipil anti korupsi kami juga mempertanyakan tentang kualitas dan independensi Pansel yang kami nilai tidak akan bisa menghasilkan calon anggota KPK yang lebih baik dari periode sekarang. Alih-alih justru akan melahirkan anggota KPK yang lebih buruk kinerjanya.”

Sangat disayangkan, proses pembentukan Pansel dinilai tidak transparan tanpa meminta masukan dari tokoh anti korupsi dan masyarakat sipil dalam mencari nama-nama calon anggota Pansel yang berjumlah sembilan itu. Selain itu, dari sekian nama Pansel tidak ada  yang berlatar belakang sebagai tokoh anti korupsi.

Untuk hal tersebut, kami pada keyakinan bahwa proses seleksi nanti dipastikan tidak akan menghasilkan pimpinan KPK yang lebih berintegritas tapi justru lebih buruk dari pimpinan KPK  periode saat ini. “Kami menduga KPK akan dikuasai sepenuhnya oleh satu kelompok tertentu dan KPK semakin dilemahkan.”

Pada akhirnya pemberantasan korupsi hanya akan menjerat koruptor kelas teri, tidak akan menjerat koruptor kelas kakap termasuk bandit politik  dan pengusaha hitam. (des)


Komentar Pembaca