Tinggi, Angka Stunting di Kab. Sumedang

Kesehatan  RABU, 15 MEI 2019 | 14:15 WIB

Tinggi, Angka Stunting di Kab. Sumedang

Ilustrasi

MoeslimChoice | Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan satu dari 60 kabupaten/kota dengan kasus stunting tinggi.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menaruh perhatian serius terhadap kasus stunting (kerdil) di Kota Tahu ini.

“Angka prevalensi (populasi penyakit —red) stunting di Kabupaten Sumedang, hampir sama dengan angka stunting tingkat nasional yang mencapai 30,8%,” ujar Kasubdit Infokom Kesehatan, Kementerian Kominfo, Marroli J Indarto, di sela-sela Forum Sosialisasi Genbest (Gerakan Bersih dan Sehat) di Hotel Pondokan Hanjuang Hegar, Jalan Raya Cimalaka, Sumedang, Selasa (14/5/2019).

Tingginya kasus stunting di Kabupaten Sumedang, kata dia, membuat Direktorat Informasi,  Komunikasi, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, menggencarkan forum sosialisasi  Genbest.

Dalam sosialisasi tersebut, Kementerian Kominfo menitikberatkan pada remaja putri milenial, terutama dari 10 desa prioritas.

Kesepuluh desa prioritas itu, antara lain, Desa Cimarga, Malaka, Ungkal, Mekarsari, Cijeruk, Cilembu, Mekarbakti, Sukahayu, Margamukti, dan Kebonkalapa.

“Pengetahuan yang cukup pada remaja dan orang tua mengenai stunting, menjadi kunci keberhasilan kampanye penurunan prevalensi stunting. Komunitas dan keluarga harus menjadi penggerak kesadaran pentingnya penanganan stunting di masyarakat. Kami memberikan sekaligus menyediakan informasi pencegahan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat,” tutur Marroli

Menurut dia, target Kementerian Kominfo  dalam sepuluh tahun ke depan, prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di daerah-daerah prioritas termasuk Kabupaten Sumedang, terus berkurang.

Selain itu, Kominfo juga menekankan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk “Peduli, Pahami, dan turut Partisipasi (3P)” kasus stunting.

Diharapkan, pemerintah daerah, khususnya yang membidangi komunikasi, lebih intens mengomunikasikan serta menyosialisasikan kasus stunting tersebut.

“Bahkan, Pak Presiden Jokowi terus bekerja keras menurunkan angka prevalensi yang kini masih sangat tinggi. Penanganan stunting harus bersama-sama. Tak hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau Kominfo saja, melainkan  seluruh stakeholders, khususnya di tingkat pemerintahan kabupaten,” ujarnya.

Lebih jauh Marroli menjelaskan, definisi stunting yakni kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). HPK, yakni dari janin sampai anak usia 24 bulan.

Pemerintah melakukan intervensi dalam dua skema. Pertama, intervensi spesifik atau gizi. Hal itu, dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak. Selain itu, suplementasi gizi, pemberian tablet tambah darah dan konsultasi.

“Kedua, intervensi sensitif atau non gizi. Seperti halnya penyediaan sanitasi dan air bersih, lumbung pangan, alokasi dana desa, edukasi dan sosialisasi,” ucapnya. [yhr]


Komentar Pembaca