JK Sebut 1,5 Juta ASN Akan Pindah ke Ibu Kota Baru

Nasional  RABU, 08 MEI 2019 | 03:00 WIB

JK Sebut 1,5 Juta ASN Akan Pindah ke Ibu Kota Baru

Moeslimchoice- Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi jika memang nantinya ibu kota administratif akan dipindah, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait juga akan ikut serta dengan pindahnya ibu kota. Setidaknya dirimya memperkirakan ada 1,5 juta ASN yang akan ikut serta pindah ke ibu kota baru.

"Tentu kalau pusat itu seluruh kementerian, jadi lembaga lembaga yang menyangkut eksekutif, legislatif dan yudikatif tentu harus pindah. Otomatis seluruh ASN terkait diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarganya," tutur Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (7/5).

Dengan pindahnya seluruh ASN tersebut tentu akan memunculkan konsekwensi lainnya berupa rumah tinggal bagi para ASN. Untuk itu diperkirakan harus dibangun minimal sekitar 400 ribu rumah dengan berbagai macam jenis.

Jusuf Kalla menegaskan lokasi ibu kota tidak harus berada di Jakarta. Menurut dirinya lokasi ibu kota dapat berada di manapun di wilayah Indonesia. Namun dirinya menyadari proses pemindahan ibu kota merupakan suatu proses yang panjang dan nantinya tentu akan ada berbagai sistem yang berubah.

Untuk pembiayaannya dirinya juga mengungkapkan ada sejumlah skim pembiayaan yang dapat digunakan agar tidak membebani APBN. Misalnya saja di Malaysia sistemnya menggunakan sewa seperti di Malaysia.

Hal yang terpenting memenuhi syarat, sehingga prosesnya harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya. Setidaknya 10 - 20 tahun (Prosesnya)," tutur Jusuf Kalla.

Dirinya juga mengingatkan bila nantinya ibu kota dipindah, perlu ada perubahan sistem. Dalam hal ini sistem otonomi yang lebih besar merupakan keniscayaan. Seperti halnya di Amerika ketika ingin membuat izin usaha tidak perlu ke Washington, sedangkan saat ini Indonesia masih membutuhkan persetujuan di BKPM pusat.

"Kita dalam otonomi enggak ada lagi kanwil-kanwil. Kecuali 6. Kanwil Agama, Kanwil Hukum, Kanwil Keuangan. Tapi yang lain enggak ada lagi. Justru daerah harus lebih kuat. Jadi harus mendekati, boleh dibilang otonomi yang lebih besar diberikan. Karena kantor pemerintah sudah berjarak, berbeda tempat," tutur Jusuf Kalla.

Dirinya mencontohkan nantinya model pemerintahan daerah yang dibentuk harus lebih kuat dari provinsi.

"Karena kalau laporan ke kantor pusat akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Kembali lagi seperti Jakarta nanti. Jadi soal waktu saja menjadi lebih besar. Kalau semua harus meminta izin Jakarta, itu berarti ibukota baru itu menjadi padat lagi," terang Jusuf Kalla.


Komentar Pembaca