Riset IDEAS: Jalan Tol Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Nasional  SENIN, 15 APRIL 2019 | 21:02 WIB | Adhes Satria

Riset IDEAS: Jalan Tol Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Moeslimchoice | Di Jawa, jalan tol yang menawarkan kelebihan dalam hal waktu tempuh, kecepatan dan kenyamanan perjalanan, telah lama menjadi bagian dari kekuatan utama pembentuk wajah kota dan daerah pinggiran sekitarnya. Urbanisasi di Jawa, dicirikan dengan konsentrasi populasi kota yang masif di beberapa wilayah aglomerasi.

Kota metropolitan menawarkan infrastruktur dan fasilitas serta akses ke modal, tenaga kerja dan pasar untuk aktivitas ekonomi sekunder dan tersier. Konsentrasi penduduk, modal dan aktivitas ekonomi di kota ini difasilitasi oleh transportasi dan komunikasi modern.

Demikian riset yang disampaikan Indonesia Development and Islamic Studies  (IDEAS), Senin (15/4/2019). Penelitian dengan tajuk “Harga Mahal Trans Jawa”, dilakukan oleh tim riset (Yusuf Wibisono, Febbi Meidawati, Siti Nur Rosifah, dan Fajri Azhari).

Perlu diketahui IDEAS adalah lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesiaan dan ke-Islam-an yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Dompet Dhuafa.

Menurut kajian riset IDEAS, ekspansi jaringan jalan tol di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), diawali tol Jakarta-Bogor-Ciawi (1978), kemudian tol bandara Sukarno- Hatta (1985), diikuti tol Jakarta-Cikampek (1988) dan tol dalam kota Jakarta (1989) dan tol lingkar luar Jakarta (1995), telah membuat wilayah kota melebar dari Jakarta ke sekitarnya secara cepat dan masif, nyaris tak terkontrol.

Wilayah pinggiran Jakarta, mengalami suburbanisasi yang lebih cepat dari kota induknya, dengan penduduknya berstatus komuter harian ke tempat kerja di Jakarta. Car dependent society pun tercipta, dengan derajat ketergantungan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu.

Pembukaan tol Jagorawi pada 1978 terlihat berkorelasi kuat dengan turunnya luas sawah di Bogor (Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok), dari sekitar 77 ribu hektar pada 1977 menjadi hanya 48 ribu hektar pada 1999.

“Demikian pula dengan pembukaan tol Cikampek pada 1988, terlihat jelas berkorelasi kuat dengan penurunan luas sawah di Bekasi (Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi), dari 76 ribu hektar pada 1983 menjadi 56 ribu hektar pada 2005. Hal serupa menimpa sawah di Karawang yang jatuh dari kisaran 104 ribu hektar pada 1983 menjadi 93 ribu hektar pada 2005.”

IDEAS mencatat, perilaku pengembang swasta dalam menjalankan proyek properti dan residensial banyak dipengaruhi oleh harga tanah, akses ke pusat kota dan ketersediaan infrastruktur.

Harga tanah menjadi faktor utama dimana keuntungan utama diperoleh dari peningkatan harga tanah seiring konversi lahan dari penggunaan pedesaan ke penggunaan perkotaan.

Penyediaan fasilitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi akan meningkatkan harga tanah secara signifikan. Pembangunan kota-kota baru oleh pengembang swasta ini secara jelas selalu beririsan dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang memberi akses ke pusat kota, terutama jalan tol.

Kehadiran jalan tol segera diikuti dengan terjangan urbanisasi ke daerah yang dilalui jalan tol. Perilaku investor dan pengembang proyek properti yang mencari keuntungan dari kenaikan harga tanah, membuat konversi lahan pertanian terjadi secara masif.

Seringkali penguasaan lahan oleh pengembang swasta (land bank) dilakukan jauh sebelum rencana infrastruktur dibuat dan diumumkan. Terjangan urbanisasi ini bertemu dengan rendahnya kesejahteraan petani gurem, mengancam sentra pertanian pangan di seantero Jawa.

Ekspansi lahan pertanian baru di luar Jawa yang menjadi respon kebijakan utama pemerintah adalah sah, namun beresiko tinggi jika ditujukan sebagai pengganti tanah pertanian Jawa karena kesuburan tanah dan kultur pertanian yang jauh berbeda.

Rangkaian pegunungan vulkanis yang melintasi pulau, membuat Jawa secara alamiah menjadi sentra pangan nusantara sejak dahulu kala karena struktur tanahnya yang sangat subur.

IDEAS berpandangan, arah kebijakan utama seharusnya adalah mempertahankan dan mengembangkan pertanian skala kecil di Jawa. Arah kebijakan ini tidak hanya akan menjamin ketahanan pangan nasional namun juga akan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan secara mengesankan. (des)


Komentar Pembaca